TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 10 Juni 2026 – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Drs. K.H. Tetep Abdulatip, M.Ag menyampaikan keprihatinannya atas kenaikan harga BBM yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok.
"Kenaikan harga BBM bukan hanya persoalan angka di stasiun pengisian bahan bakar. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari biaya perjalanan hingga harga kebutuhan pokok di pasar," ujar Tetep Abdulatip.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap potensi penurunan daya beli masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, langkah mitigasi harus segera disiapkan agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin memberatkan masyarakat.
"Kami memahami bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan harga energi. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana negara hadir untuk melindungi rakyat dari dampak yang ditimbulkan," lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat di Jawa Barat, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi, serta memastikan distribusi barang tetap berjalan dengan baik.
"Kami meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok dan menjaga agar biaya transportasi tidak melonjak secara tidak terkendali. Jangan sampai masyarakat harus menanggung beban ganda akibat kenaikan BBM dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari," tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperhatikan kondisi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta pekerja sektor informal yang sangat rentan terhadap kenaikan biaya operasional.
"Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, kebijakan apa pun harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pertimbangan utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan disertai langkah nyata untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak," kata Tetep.
Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyatakan akan terus mengawal perkembangan dampak kenaikan harga BBM di Jawa Barat serta mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
