TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, di Griya Agung Palembang. 

Penyerahan SK tersebut menegaskan bahwa secara konstitusional, Wakil Bupati menjalankan tugas sebagai kepala daerah ketika bupati definitif berhalangan menjalankan tugas.

"Baru saja kita menyerahkan SK untuk pelaksana tugas Bupati Muara Enim, yakni Wakil Bupati Sumarni. Secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupati berhalangan,” kata Herman Deru, Rabu (10/6/2026). 

Deru berpesan kepada Sumarni, agar segera melakukan konsolidasi di lapangan serta tetap fokus melanjutkan visi dan misi pembangunan yang telah disusun bersama antara Bupati Edison dan Wakil Bupati Sumarni.

Menurutnya, pasangan kepala daerah tersebut merupakan satu paket kepemimpinan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Muara Enim.

"Yang saya pesan, lakukan konsolidasi di lapangan dan tetap fokus pada visi-misi yang sudah dibuat bersama Pak Edison dan Ibu Marni,” ujarnya.

Deru juga menekankan pentingnya keberlanjutan program strategis, baik yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis daerah.

Salah satunya adalah pembangunan empat flyover yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas, termasuk perlintasan jalan dan kereta api.

Baca juga: Penjelasan Plt Bupati Muara Enim, Sumarni Usai Sang Bupati Edison Terjerat OTT KPK

"Fokus kita, proyek ini harus bisa digunakan pada 2027. Namun saat ini masih berproses dan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan," katanya.

Dengan adanya dinamika yang terjadi di daerah, Deru menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak boleh terhenti. Ia meminta Sumarni segera kembali ke Muara Enim untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan normal.

"Salah satu tugas utama Ibu Marni adalah memastikan roda pemerintahan tidak stagnan. Tidak ada alasan pembangunan terhenti atau tertunda,” tegasnya.

Selain sebagai kepala pemerintahan, Plt Bupati juga diminta berperan sebagai pemimpin masyarakat yang hadir di tengah warga. Deru mengingatkan agar Sumarni lebih banyak turun ke lapangan. 

“Banyak-banyak di lapangan, jangan kebanyakan undangan,” pesannya.

Deru juga telah menyampaikan arahan tersebut kepada DPRD serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bahwa penunjukan Plt Bupati merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan.

Sementara itu terkait Edision yang ditangkap KPK menurutnya hal tersebut persoalan, yang terjadi merupakan persoalan personal dan tidak mencerminkan institusi pemerintahan. Namun demikian, dampaknya terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan psikologis masyarakat tetap harus dijaga.

“Ini persoalan individu, bukan lembaga. Tetapi dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat harus kita jaga agar tetap kondusif dan tenteram,” katanya.

Ikuti dan gabung di saluran WhatsApps Tribunsumsel.com