Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Tiga Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat resmi terdaftar dalam sistem Gerakan Kecamatan  Tangguh Bencana (KENCANA) guna mengantisipasi sembilan potensi ancaman bencana di kawasan destinasi pariwisata super prioritas nasional tersebut.

Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Dalam Negeri dan Program SIAP SIAGA, menyusul keberhasilan 10 kecamatan di Kota dan Kabupaten Kupang meraih status KENCANA Pratama pada Mei 2026.

Sebanyak tiga kecamatan sasaran, yakni Kecamatan Komodo, Boleng, dan Mbeliling, memulai proses penguatan kapasitas di Labuan Bajo pada 9–10 Juni 2026.

Perluasan ini dinilai strategis karena Manggarai Barat menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, hingga bencana hidrometeorologi ekstrem.

Baca juga: Bupati Doni Dihen Minta Persiapan ETMC 2026 di Flores Timur Dilakukan Secara Matang

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) Kementerian Dalam Negeri turut hadir untuk memastikan implementasi Gerakan KENCANA di Manggarai Barat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Drs. Fransiskus Sales Sodo kepada Tribunflores.com, Rabu (10/6/2026) menegaskan ketangguhan daerah harus dibangun dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

"Ketangguhan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kita harus membangunnya dari tingkat kecamatan hingga desa, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tetapi masyarakat baru bisa tercerahkan kalau edukasi program, kepemimpinan teman-teman di tingkat tapak berjalan dengan efektif," ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Hans Sodo itu pertumbuhan Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas harus seimbang dengan kesiapan menghadapi bencana.

“Khusus untuk Manggarai Barat kehadiran program ini sangat sesuai dengan kondisi existing kita. Dari hasil Kajian Resiko Bencana kita ada sembilan potensi bencana, dengan kerentanan yang cukup tinggi. Kerentanan dan ancaman ini sudah given jadi tidak bisa kita rubah lagi. Yang kita bisa tingkatkan adalah kapasitas dalam menghadapinya,” tegasnya.

Hans Sodo juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan aparat wilayah dalam menggerakkan program pengurangan risiko bencana.

“Peran kepemimpinan di tingkat kecamatan itu penting. Sangat sangat penting. Kita mungkin berpikir pelatihan ini sederhana. Mengapa sangat penting kepemimpinan camat, kepala desa, kapolsek, danramil, kepala puskesmas? Karena akan sangat berpengaruh efektif terhadap pelaksanaan program mulai dari edukasi, komunikasi, bersinergi dalam koordinasi," papar Hans Sodo. 

"Melalui KENCANA, kita ingin mengubah cara pandang terhadap bencana. Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak, tetapi memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sejak sekarang," sambungnya.

Pada hari pertama pelatihan, Kecamatan Komodo, Boleng, dan Mbeliling telah berhasil terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi KENCANA (SiKENCANA) nasional.

Proses tersebut berlanjut pada hari kedua dengan penyusunan Rencana Kerja Kolaboratif oleh anggota Satuan Tugas KENCANA dari masing-masing kecamatan sebagai panduan aksi kesiapsiagaan ke depan.

Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menyebut bahwa kecamatan adalah simpul penting agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana benar-benar dirasakan warga.

"Bagi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, tangan yang menjangkau langsung masyarakat adalah kecamatan. Ketika camat aktif, pelayanan kebencanaan bisa hadir lebih cepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Silvia.

Ia mencontohkan situasi bencana di Kabupaten Kupang, di mana camat terbukti mampu memfasilitasi kerja sama antar-desa dan menggerakkan sumber daya lokal untuk mengevakuasi penyintas.

Inisiatif penguatan ini juga mendorong kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media lokal.

Kabag Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Adhitya Perdana Arka, berharap langkah ini dapat menjadi model tata kelola kebencanaan untuk kawasan pariwisata lainnya.

“Kerjasama antar daerah dan Kerjasama dengan mitra adalah merupakan bentuk kolaborasi yang baik dalam penanggulangan bencana dan mendukung peran kecamatan dalam mengimplementasikan program kecamatan Tangguh bencana,” kata Adhitya. (moa)