TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran dan pelayanan publik.
Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung mengambil langkah yang dinilai cukup mengejutkan dengan menerapkan berbagai kebijakan efisiensi operasional di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menekan lonjakan pengeluaran akibat meningkatnya biaya transportasi dan operasional harian.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan sistem carpool atau berbagi kendaraan saat menjalankan tugas kedinasan.
Selain itu, anggaran untuk makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan juga dipangkas guna menghemat belanja daerah.
Pemerintah Kota Bandung turut melakukan penyesuaian terhadap anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu mendesak.
Langkah efisiensi tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Bandung menegaskan bahwa penghematan harus dimulai dari internal pemerintahan sebelum membebankan masyarakat dengan kebijakan lain.
Kebijakan ini pun menjadi sorotan karena dinilai sebagai respons cepat terhadap dampak kenaikan harga BBM yang mulai dirasakan berbagai sektor.
Di tengah tekanan ekonomi yang meningkat, langkah efisiensi operasional tersebut diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: SPPG Sukomulyo Lamongan Mandek, Bangunan Dijual Rp 1,5 M Karena Utang: Masalah Internal Keluarga
Seperti diketahui, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor setelah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax naik.
Seperti diketahui, BBM jenis Pertamax yang asalnya hanya Rp 12.300 per liter naik menjadi Rp 16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 yang awalnya Rp 12.900 per liter naik menjadi Rp 17.000 per liter.
Farhan mengatakan, dengan kenaikan harga BBM itu efisiensi operasional menjadi sangat penting bagi semua pegawai Pemkot Bandung agar biaya yang dikeluarkan setiap hari untuk BBM tidak terlalu tinggi.
"Saya berpikir mungkin betul-betul nih, kita akan paksa minimal para pegawai Pemkot datang ke kantor tidak dengan kendaraan pribadi gitu. Atau kalaupun kendaraan pribadi, kita bikin carpool," ujarnya saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut dipicu oleh supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, maka supply akan turun naik dan kondisi tersebut diperparah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.
"Jadi dengan naiknya harga BBM ini, artinya memang tingkat supply ini lagi rendah dan harga dolar lagi tinggi. Apa boleh buat kita hadapi, maka saran saya adalah mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional," katanya.
Sayangnya, kata Farhan, terkait kondisi ini pemerintah daerah tidak bisa mengontrol harga. Tetapi, bisa bersama-sama menjaga, jangan sampai masyarakat dan ASN di lingkungan Pemkot Bandung menjadi konsumen yang boros.
"Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan," ucap Farhan.
Sementara hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemerintah Kota Bandung dengan kondisi ini yakni biaya BBM untuk pengangkutan sampah membengkak karena harus menggunakan BBM jenis Dexlite yang harganya mencapai Rp 23 ribu per liter.
"Tapi ya sudah, kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti ada beberapa yang di-cut ya seperti makan dan minum (Mamin), dan biaya perjalanan dinas akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan," katanya.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)(TribunJabar.id)
