Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan, meski saat ini tengah dilakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Qodari menjelaskan bahwa pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik tengah melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam pelaksanaan dan tata kelola MBG.
"Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang setop dulu," kata Qodari merespons pernyataan soal isu penghentian MBG di sejumlah sekolah.
Dalam kesempatan itu dia juga merespons kabar penghentian operasional sejumlah SPPG, menyebut bahwa moratorium hanya berlaku untuk pembangunan baru dapur MBG.
"Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi, di mana ada rencana untuk moratorium pembangunan, persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran, top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG," jelasnya.
Ketika ditanya sampai kapan moratorium SPPG baru itu akan berlaku, Qodari menyampaikan terkait hal tersebut akan berdasarkan kebijakan BGN dan rincian selanjutnya akan diputuskan oleh Kepala BGN Nanik S. Deyang.
Dia menyoroti bahwa proses perbaikan dan evaluasi terus dilakukan saat ini untuk memastikan program itu dapat mencapai targetnya yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan moratorium SPPG baru dilakukan untuk memenuhi komitmen membenahi tata kelola MBG. Selain itu dilakukan penyesuaian penerima manfaat dan pembenahan dapur yang telah beroperasi.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6), Nanik menyampaikan moratorium tersebut akan dilakukan secepatnya untuk pemerataan penyaluran MBG serta dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," kata Nanik.
