TRIBUNJOGJA.COM - Deretan skema bantalan ekonomi mulai disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta guna menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.
Langkah mitigasi diambil menyusul adanya tekanan ekonomi belakangan ini, termasuk dampak berantai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax per 10 Juni 2026.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin menunggu sampai muncul keluhan meluas dari masyarakat.
Sehingga, upaya antisipasi dan mitigasi dampak kenaikan biaya logistik serta produksi harus segera dilakukan untuk meredam keresahan warga di akar rumput.
"Justru jangan sampai masyarakat mengeluh baru kita berbuat. Harusnya kita segera mitigasi, segera action untuk langkah ke situ," ujarnya, Rabu (10/6/26).
Salah satu langkah konkret yang akan segera dieksekusi adalah operasi pasar sembako murah dengan menyasar langsung tingkat kelurahan agar intervensi lebih tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta bakal digandeng untuk bersinergi dengan BULOG dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Kami lebih senang (operasi pasar) langsung ke kelurahan, kepada masyarakat setempat, sehingga bisa lebih mengena. Kami akan rapatkan segera ya, supaya bisa dilakukan secepatnya," jelasnya.
Wawan tidak menampik, kenaikan harga BBM non-subsidi sekalipun bakal memicu peningkatan biaya produksi, delivery, hingga logistik.
Menurutnya, bagi masyarakat kelas bawah, kehadiran sembako murah sangat krusial sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban dapur warga.
"Kami berharap masyarakat nyaman dulu. Maka, kebijakan ini tidak bisa hanya dari pemerintah kota sendiri, tetapi harus melibatkan stakeholder lain, termasuk pihak perbankan," ungkapnya.
Ia berharap pihak perbankan bisa memberikan kelonggaran berupa pengurangan suku bunga kredit, mengingat tingginya biaya operasional kini sangat membebani pelaku usaha.
Selain itu, stimulus dan spesialisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus perhatian yang akan digodok kedepannya.
"Jangan sampai pemerintah abai, karena selama ini salah satu kontribusi terbesar terhadap penguatan ekonomi di Kota Yogyakarta justru datang dari sektor UMKM. Jadi, mereka harus diperhatikan," tandasnya.
"Bahkan, kalau kita bicara kondisi (perekonomian) sekarang, saya rasa yang harus dilakukan itu perlu dibentuk sebuah tim, ya. Semacan tim percepatan pemulihan ekonomi," pungkas Wawali. (aka)
