Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menargetkan sebanyak 75.266 desa di seluruh Indonesia terlibat dalam Gerakan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa yang akan mulai disosialisasikan secara masif pada Juli 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar DPP APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba usai acara pembukaan Rakernas APDESI Merah Putih 2026 di Hotel Aston Serang, Rabu (10/6/2026).
Pada acara tersebut hadir Gubernur Banten Andra soni, Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa se-Indonesia.
Baca juga: Daftar Pejabat Bakal Hadiri Rakernas APDESI 2026 di Serang, Ada Dasco, Kapolri hingga Panglima TNI
Johan mengatakan, upaya tersebut diarahkan untuk mendorong desa-desa menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai langkah menuju kemandirian fiskal.
Ia menjelaskan, Rakernas menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi kepala desa di seluruh Indonesia agar pembangunan desa berjalan sejalan dengan program pemerintah pusat, sekaligus memperkuat peran desa sebagai penggerak ekonomi nasional.
"Tujuan dari Rakernas itu sendiri adalah bagaimana kita menyatukan visi dan misi antara seluruh desa se-Indonesia untuk membantu programnya Bapak Prabowo," kata Johan.
Sebagai organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan, APDESI Merah Putih mengandalkan pendanaan internal dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program pemberdayaan desa.
Dana yang dihimpun akan difokuskan ke sektor riil, terutama pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa.
Pada tahap awal, gerakan tersebut akan difokuskan di wilayah Pulau Jawa sebelum diperluas ke berbagai daerah lainnya.
Saat ini, APDESI Merah Putih juga telah menjangkau sejumlah wilayah di luar Jawa, di antaranya Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.
"Jadi ada 10 provinsi yang harus semua selesai dalam tahun 2026 ini," ujarnya.
Johan menegaskan, sasaran utama program tersebut adalah membangun kemandirian fiskal desa melalui pengelolaan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.
Dengan meningkatnya PADes, desa diharapkan mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
"Yang paling utama itu adalah kemandirian fiskal. Jadi desa itu bagaimana mereka menggali potensi desanya, mendapatkan PADes-nya (Pendapatan Asli Desa) untuk membangun desanya sendiri," pungkas Johan.
