Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyetujui program pengembangan dan hilirisasi kelapa di empat kabupaten di Maluku sebagai bagian dari strategi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim dan mendorong pertumbuhan sekaligus memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan.

Persetujuan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Tim Ahli Gubernur dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

Empat daerah yang menjadi sorotan program itu yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. 

Keempat wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki potensi perkebunan kelapa yang Yang besar dan menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat.

“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya,“ kata Hendrik. 

Menurut dia, pengembangan hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan baku.

Melalui pengelolaan hasil kelapa menjadi berbagai produk turunan, masyarakat diharapkan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding hanya menjual hasil panen mentah.

“Hilirisasi memungkinkan nilai tambah komoditas dinikmati langsung oleh masyarakat. Ini bukan sekedar meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja di daerah,“ujarnya.

Baca juga: Telkomsel Hadirkan Ambon Futsal Student League, Dorong Talenta Muda Maluku Menuju Level Profesional

Baca juga: Camat Panggil Raja-raja Pegunungan Seram Utara Bahas Tapal Batas Taman Manusela

Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis di Maluku yang memiliki beragam potensi pengembangan industri, mulai dari minyak kelapa, Virgin Coconut oil (VCO), arang tempurung, cocopeat, serat kelapa, hingga produk pangan olahan. 

Pengembangan industri hilir dinilai dapat memperpanjang rantai ekonomi di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan baku. 

Hendrik mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Maluku menunjukkan komitmen untuk memperkecil kesenjangan pembangunan di wilayah kepulauan.

Ia menilai dukungan Kementerian Pertanian akan menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi ekonomi masyarakat.

“Bapak Menteri Pertanian memiliki perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Beliau mendorong setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, “ katanya.

Meski demikian, pengembangan sektor pertanian di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan konektivitas antar pulau, akses permodalan, sarana prasarana pertanian, serta kebutuhan penyesuaian regulasi.

Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau di Maluku memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan daerah lain. 

Namun, sejumlah pulau besar seperti Seram, Buru,  Kepulauan Kei, Wetar, dan Kepulauan Tanimbar, Memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Hendrik optimis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian dapat mempercepat realisasi berbagai program hilirisasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Dengan dukungan yang diberikan saat ini, kami optimis sebagian besar tantangan yang selama ini menghambat pengembangan hilirisasi pertanian di Maluku dapat diatasi, “ ujar Hendri.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, serta Kepala Badan perhubungan provinsi Maluku. (*)