TRIBUNJOGJA.COM- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang resmi berlaku mulai Rabu (10/6/2026) dipastikan bakal mengubah peta konsumsi domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY kini bersiap mengantisipasi efek domino dari penyesuaian harga tersebut, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan kegelisahan publik.
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, serta Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap tertahan di angka Rp10.000 per liter dan Solar subsidi di angka Rp6.800 per liter.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa penyesuaian harga komoditas global—termasuk energi—merupakan realitas yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah.
Namun, fokus utama Pemda DIY saat ini adalah melakukan intervensi kebijakan guna meminimalkan guncangan ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurut Ni Made, dampak langsung dari kenaikan Pertamax akan langsung dirasakan oleh sektor konsumsi kelas menengah dan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan regulasi, ASN diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi, sehingga lonjakan harga ini otomatis meningkatkan pengeluaran rutin mereka dan memicu koreksi omzet di tingkat pedagang.
"Ya saya kira begini, karena memang ada pilihan lain seperti Pertalite, kemudian mungkin pakai bensin lain. Tapi kan mayoritas menggunakan Pertamax, terutama ASN, kan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Otomatis ini akan memicu penyesuaian-penyesuaian. Dari sisi konsumsi maupun pedagang, kalau mereka merasa rezekinya agak sedikit turun, berarti sudah ada pengaruh di masyarakat. Nah, fungsi pemerintah mestinya menjaga kondisi supaya tidak terjadi kegelisahan yang besar di masyarakat. Banyak langkah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini, walaupun kita tidak bisa menahan kenaikan harga global. Karena semuanya saling berhubungan; kenaikan BBM otomatis mempengaruhi biaya transportasi, yang merupakan bagian dari distribusi bahan pangan, dan lain-lain," papar Ni Made.
Persoalan ekonomi DIY kian kompleks lantaran kenaikan BBM ini terjadi bersamaan dengan tren penguatan dollar AS yang telah melampaui prediksi awal pemerintah. Ni Made mengungkapkan, imbas dari fluktuasi kurs ini tidak lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah mulai mengganggu target penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di DIY akibat pembengkakan biaya material impor.
Meskipun pertumbuhan ekonomi DIY masih terjaga di angka 4,8 hingga 5 persen dengan inflasi tahunan April sebesar 2,77 persen, pergerakan harga bahan baku harus diwaspadai agar tidak menggerus daya beli secara ekstrem.
"Melihat fenomena sekarang, mungkin dolar juga sudah di luar yang kita perkirakan dulu. Dulu kan kalau sudah 15 ribu, 16 ribu, dipikir berhenti, ternyata naik terus, imbasnya sangat banyak. Termasuk juga daya beli masyarakat, inflasi itu sendiri sangat tergantung. Tadi sudah kami sampaikan, selain kenaikan BBM (baik avtur maupun bahan bakar fosil), ada juga kebutuhan dasar yang menyumbang besar terhadap inflasi, yaitu seperti cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi ada juga yang tertahan karena deflasi, misalnya telur ayam itu lumayan agak turun harganya. Walaupun kemarin sempat ramai di medsos karena saking overproduksi, cukup banyak peternak yang membagi-bagikan telurnya. Secara kebutuhan, harga emas perhiasan juga mengalami fluktuasi. Kemudian daging ayam ras agak turun sedikit. Hal-hal inilah yang menyeimbangkan inflasi. Ketika kita bicara inflasi, itu perlu tidak sih sebenarnya? Sebenarnya perlu ada, karena itu adalah cerminan daya beli. Kalau harga stagnan (terlalu rendah), orang tidak punya insentif untuk berusaha. Jadi ini bagian dari bagaimana kita survive. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi, daya beli masyarakat ini akan terganggu, makanya perlu balancing. Pengaruh lainnya sangat dirasakan di sektor konstruksi. Banyak surat masuk ke kami terkait bahan baku impor. Ini sangat mempengaruhi target penyelesaian proyek yang sudah dikontrakkan, karena bahan bakunya tidak cukup untuk dibeli sekarang. Kan tidak mungkin kontraktor itu menimbun bahan sebelum kejadian, ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya," jelasnya secara rinci.
Merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi (Minyakita) dan fluktuasi pangan, Ni Made menyatakan Pemda DIY bergerak cepat mengandalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lewat strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) serta operasi pasar bersama Bulog.
Kendati demikian, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan kurva ekonomi: menjaga isi dompet konsumen sekaligus memastikan sektor hulu (petani) tidak merugi.
"Kita sudah berusaha sebenarnya. Untuk kegiatan pasar murah dan operasi pasar, kita bekerja sama dengan Bulog untuk menyeimbangkan harga. Kadang-kadang Minyakita yang jadi idola masyarakat ini susah dicari. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan strategi 4K kita—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—kita bisa kolaborasi. Ini sudah disepakati dan dieksekusi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ada skenario-skenario pengendalian inflasi daerah yang kita jalankan. Kita tidak memilih prioritas secara sepihak. Kita ingin harga terjangkau bagi konsumen, namun petani juga tidak boleh rugi (Nilai Tukar Petani/NTP harus untung). Dua-duanya kita jaga melalui operasi pasar saat harga tinggi, dan menyerap hasil panen ke daerah lain saat produksi melimpah."
Menyadari bahwa intervensi pasar seperti pasar murah hanya bersifat sementara (insidentil), Ni Made menegaskan arah kebijakan Pemda DIY kini bergeser pada pembentukan ekosistem kemandirian lokal yang kokoh.
Di bawah instruksi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tanah kas desa dan lahan Sultan Grond (SG) melalui program Lumbung Mataraman untuk memutus ketergantungan pada rantai pasok eksternal, termasuk menyiasati kelangkaan pupuk kimia impor melalui pengolahan sampah organik.
Selain itu, optimalisasi "Jogja Agro Park" di Nanggulan untuk pembibitan unggul peternakan dan pertanian terus dimatangkan.
"Kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal. Berarti yang harus diperkuat adalah internal DIY, yaitu kualitas SDM. Inovasi dan kreativitas penting agar kita bisa bertahan. Bantuan pemerintah seperti pasar murah itu insidentil sifatnya. Kita harus membentuk ekosistem mandiri, contohnya di sektor pertanian melalui program petani milenial dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan terbatas. Masalah pupuk kimia yang impor juga bisa disiasati dengan inovasi pengolahan sampah organik menjadi pupuk mandiri. Selain itu, kita menjaga kestabilan produksi di tengah perubahan cuaca, memanfaatkan lahan marginal, serta kerja sama antardaerah. Kita juga punya program unggulan: Lumbung Mataraman. Konsep dari Bapak Gubernur ini memanfaatkan tanah kas desa dan Sultan Grond yang dikelola masyarakat miskin untuk memproduksi kemandirian pangan, dari tahap cocok tanam hingga pengolahan agar tidak dijual mentah begitu saja, melainkan diolah jadi sambal kaleng, misalnya, agar nilai jualnya tetap stabil saat panen raya. Kita harus selalu siap. Kalau tidak siap, kita tidak punya semangat untuk survive. Tinggal mengukur kemampuan secara bijak. Dulu mungkin konsumtif, sekarang prioritas pada kesehatan dan kebutuhan riil. Pemda DIY sendiri terus berupaya menjaga roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar tetap berkualitas di tengah penyesuaian anggaran. Hidup tidak berhenti karena ada persoalan. Masyarakat kita saya yakin cukup wise (bijak) untuk menyikapinya," tutup Ni Made.
