TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan bagi ribuan pelajar di Kota Lhokseumawe, Aceh, mendadak terganggu.
Sejak awal pekan ini, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasionalnya, menyebabkan distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah terhenti dan memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Situasi tersebut membuat Pemerintah Kota Lhokseumawe turun tangan. Meski tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan program yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah mengaku prihatin atas dampak yang dirasakan para siswa penerima manfaat.
Baca juga: Berkat Sony Sonjaya, Bakom RI Tegaskan DPR hingga Hakim Bakal Disikat Jika Terbukti Korupsi MBG
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A Haris, menegaskan bahwa pengelolaan SPPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BGN.
Karena itu, pemerintah kota hanya dapat mengambil langkah administratif dengan menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah yang terdampak sekaligus meminta BGN segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Karena ini program nasional tergantung BGN menyelesaikan hal ini," kata A Haris saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Menurut Haris, penghentian layanan tersebut tentu berdampak langsung terhadap pelajar yang selama ini menerima manfaat program MBG.
Karena itu, ia berharap permasalahan yang melatarbelakangi penghentian operasional SPPG dapat segera diselesaikan sehingga distribusi makanan bergizi kembali berjalan normal.
Di tengah harapan agar layanan segera pulih, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan.
Koordinator SPPG Kota Lhokseumawe, Muhammad Aris Muladi, mengungkapkan bahwa jumlah dapur MBG yang menghentikan operasional sementara terus mengalami peningkatan dalam dua hari terakhir.
"Dampaknya layanan untuk sejumlah sekolah terganggu. Kami sudah laporkan kondisi ini ke BGN," kata Aris.
Ia menjelaskan, pada 9 Juni 2026 terdapat enam SPPG yang menghentikan operasional. Namun hanya dalam waktu sehari, jumlah tersebut bertambah tiga unit lagi.
Dengan demikian, hingga Rabu (10/6/2026), total sembilan SPPG sudah tidak lagi beroperasi sementara.
Baca juga: Kemenkes Siapkan Ahli Kesehatan & Gizi Demi Bersihkan Wajah Baru BGN: Silakan Ibu Pilih yang Terbaik
Menurut Aris, penyebab utama penghentian layanan tersebut adalah ketiadaan biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas dapur dan distribusi makanan.
Dari total 26 SPPG yang beroperasi di Kota Lhokseumawe, kini sembilan di antaranya berhenti melayani penerima manfaat. Artinya, lebih dari sepertiga dapur MBG di wilayah tersebut sedang tidak beroperasi.
Kondisi itu membuat ribuan siswa yang sebelumnya rutin menerima makanan bergizi gratis kini harus menunggu kepastian kapan layanan dapat kembali berjalan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap laporan yang telah disampaikan kepada BGN dapat segera ditindaklanjuti.
Di tengah berbagai evaluasi yang tengah dilakukan terhadap program MBG secara nasional, kasus di Lhokseumawe menjadi salah satu contoh nyata bagaimana gangguan operasional dapur gizi dapat langsung berdampak pada ribuan penerima manfaat di daerah.
Kini, perhatian tertuju kepada BGN untuk memastikan keberlangsungan program yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah, agar para siswa kembali mendapatkan hak mereka atas layanan makan bergizi gratis.
***
(TribunTrends/Kompas)
