POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih menyalurkan beberapa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Sebagian bansos diberikan dalam bentuk fisik atau barang misalnya beras.
Ke depan, skema dan basis penyaluran bansos akan diubah oleh pemerintah dalam ventyan uang tunai Rp 5,4 juta per orang langsung untuk satu tahun.
Presiden Prabowo Subianto segera merombak skema penyaluran subsidi dari berbasis barang fisik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditargetkan menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Kebijakan ini diproyeksikan mulai berjalan pada akhir 2026 seiring peluncuran identitas digital tunggal.
Nantinya, akumulasi nilai bantuan sosial uang tunai mencapai Rp5,4 juta per penerima.
Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, fondasi utama dari perubahan sistem ini adalah penerapan identitas digital tunggal yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah.
Sistem ini akan memastikan setiap kucuran dana bantuan sosial langsung tepat sasaran ke rekening masyarakat yang membutuhkan.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ucap Luhut.
Luhut menyatakan bahwa era bansos dalam bentuk barang akan segera diakhiri.
Seluruh program bantuan pemerintah akan dikonsolidasikan menjadi satu pintu dalam wujud uang tunai.
"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua, bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta rupiah per orang," jelasnya.
Tidak sekadar membagikan uang tunai, kata Luhut, pemerintah akan memanfaatkan kapabilitas AI untuk mengelompokkan profil penerima bantuan.
Pemantauan data secara terpusat ini diharapkan mampu menaikkan kelas masyarakat miskin menjadi pelaku usaha baru yang terverifikasi.
"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi," tambah Luhut.
Luhut menjelaskan, transisi kebijakan dari subsidi barang ke uang tunai ini menjadi bagian dari visi besar digitalisasi pemerintahan (GovTech) yang tengah dibangun oleh talenta lokal Indonesia.
Ia menjelaskan sistem baru ini dinilai sebagai langkah berani untuk negara dengan populasi raksasa demi meminimalkan korupsi dan memastikan transparansi distribusi kekayaan negara.
"Jadi ini pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada akhir, awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti disinggung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan sumber anggaran dan kriteria penerima terkait rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 5,4 juta per orang.
Andreas mengungkapkan, saat ini DPR RI dan mitra kerja pemerintah sedang intensif melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengaku belum mengetahui di pos mana anggaran bansos tunai tersebut disisipkan.
"Saya enggak tahu, anggaran itu nanti masuknya melalui kementerian atau lembaga negara yang mana?" kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).
Andreas meminta purnawirawan jenderal TNI itu untuk menjelaskan secara rinci.
Menurutnya, nominal Rp 5,4 juta per orang bukanlah angka yang kecil bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau Pak Luhut yang bicara, mesti tanya ke beliau. Anggarannya dari mana? Melalui kementerian atau lembaga negara yang mana? Karena jumlah Rp 5,4 juta per orang itu jumlah yang sangat besar, lantas siapa saja yang berhak dapat? Apa kriterianya?" tanya Andreas.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menilai rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengubah skema bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan tunai langsung (direct cash transfer) adalah modus politik gentong babi (pork barrel politics).
Guntur menyebut, langkah pembagian uang tunai tersebut sarat akan kepentingan elektoral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
"Itu untuk kepentingan elektoral 2029, modus politik gentong babi," kata Guntur Romli saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).
Guntur menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah untuk menggambarkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah atau politikus petahana guna mendanai program-program lokal atau kelompok tertentu demi mengamankan dukungan suara dan popularitas.
"Itu juga bukti kalau pemerintah saat ini semakin tidak populer di tengah masyarakat, dan cara untuk menaikkan popularitas dan meredam ketegangan dengan bagi-bagi duit," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Setidak ya Bansos yang cair bulan Juni 2026 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Bansos PKH ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan berupa bantuan tunai. Bantuan dicairkan dalam 4 tahap per tahunnya dan Juni merupakan bagian dari pencairan tahap 2.
Sementara itu, penerima bansos BPNT tiap bulannya mendapatkan Rp200.000. Pencairan dilakukan per 3 bulan sehingga besaran bantuan dalam tahap 1 ini sebesar Rp600.000.
Bansos BPNT nantinya diberikan dalam saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.
Sedangkan PIP bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah sekaligus menarik kembali anak-anak yang putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan. Program ini berupa bantuan uang kepada siswa dengan kategori tertentu yang berhak menerimanya.
(Tribunnews.com/Fersianus Waku/Posbelitung.co)
