BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat upaya pencegahan konflik sosial melalui penguatan budaya hak asasi manusia di tingkat desa.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kanwil KemenHAM Babel dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Belitung Timur, Rabu (10/6/2026).
Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Babel Suherman beserta rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas persiapan pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) serta pengembangan Desa Sadar HAM sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Suherman mengatakan, Kampung REDAM dirancang sebagai model penguatan kerukunan, toleransi, serta penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat. Sementara itu, Desa Gantung diusulkan menjadi pilot project Desa Sadar HAM di Kabupaten Belitung Timur.
“Harapannya Desa Gantung dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam menerapkan nilai-nilai HAM di kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, program Desa Sadar HAM nantinya akan mendapat dukungan dari Penggerak HAM yang bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta membantu pemerintah desa dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, menyambut baik program yang diinisiasi Kanwil KemenHAM Babel dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaannya.
Menghasilkan kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Kanwil KemenHAM Babel untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan wilayah yang damai, aman, dan berkeadilan melalui program Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM.
Sebagai bentuk komitmen, Wakil Bupati Belitung Timur menegaskan dukungannya terhadap perlindungan hak setiap warga tanpa terkecuali serta pembangunan desa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. (*/E1)
