Pembangunan Dapur MBG Baru Distop, Wali Kota Solo Justru Bersyukur, Sebut Ini Aspirasi Warga
Candra Isriadhi June 11, 2026 01:44 PM

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang memutuskan menunda penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Respati, keputusan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat Kota Solo yang sejak beberapa bulan terakhir menginginkan adanya moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur MBG baru di wilayah mereka.

Respati mengaku bersyukur karena usulan yang selama ini disampaikan Pemerintah Kota Solo akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

SOSOK POLITISI - Wali Kota Solo, Respati Ardi.
SOSOK POLITISI - Wali Kota Solo, Respati Ardi. (KOMPAS.com/ADINDA BUNGA KUSUMA WARDANI)

"Saya sangat bersyukur hari ini memperjuangkan aspirasi dari warga. Kami sudah bersurat dari Februari terkait moratorium yang ada di Solo," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, permintaan moratorium bukan tanpa alasan.

Menurutnya, penataan kembali pelaksanaan program perlu dilakukan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Respati menilai langkah evaluasi dan penundaan penambahan dapur baru justru dapat membantu memastikan penyaluran program berjalan lebih tepat sasaran.

Baca juga: 3 Perusahaan Giorgio Antonio Pacar Sarwendah yang Ngaku CEO, Jual Parfum Lokal, Ada yang Bangkrut

"Karena saya rasa lebih tepat sasar dan lebih bermanfaat bagi calon penerima nantinya. Dan ini aspirasi saya atas nama warga Solo saya ucapkan terima kasih sudah didengar untuk dimoratorium," ungkap dia.

Lebih lanjut, Respati berharap kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari tata kelola hingga distribusi manfaat kepada masyarakat.

Dengan adanya moratorium sementara, pemerintah dapat lebih fokus melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi sehingga pelaksanaan program ke depan diharapkan berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi para penerima manfaat.

Minta Maksimal 80 SPPG

DAPUR MBG - Ilustrasi Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah. SPPG di Kabupaten Bandung Barat kena suspend BGN karena pengelolanya joget dapat Rp 6 juta per hari.
DAPUR MBG - Ilustrasi Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah. SPPG di Kabupaten Bandung Barat kena suspend BGN karena pengelolanya joget dapat Rp 6 juta per hari. (Dok./Kementerian PPN/Bappenas)

Menurut Respati, idealnya jumlah dapur SPPG di Solo 80 unit dengan target 160.000 penerima manfaat.

Sementara ini yang terbangun dan beroperasi 70 unit.

"Saat ini sudah beroperasi itu sekitar 70 SPPG. Kami berharap maksimal di 80 SPPG dengan target penerima 160.000," ujar Respati.

Respati berharap, di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik S Deyang, program MBG ke depan lebih tepat sasaran dan manajemennya lebih tertata.

"Dan jangan sampai mengurangi dari prinsip kehati-hatian, kebersihan dan kesehatan. Niat baik ini harus kita kawal dan harus tepat sasar," tegas Respati.

Demi Efisiensi Anggaran

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan, BGN akan menunda penambahan SPPG baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Menurut Nanik, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih merata dan tepat sasaran.

“Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,” jelas dia dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata.

Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan layanan.

Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan.

(Tribunnewsmaker.com/Kompas.com/Labib Zamani)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.