Wilayah RI Disebut Makin Rentan terhadap Ancaman, BNPP Ungkap Alasannya
Nurhadi Hasbi June 11, 2026 02:47 PM

TRIBUN-SULBAR.COM - Wilayah Republik Indonesia (RI) disebut semakin rentan terhadap ancaman dari luar.

Hal itu diungkapkan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Robert Simbolon.

Ia mengatakan, wilayah RI yang terdiri atas 75 persen perairan membuat kawasan perbatasan sangat terbuka terhadap mobilitas lintas negara.

Wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke sebagai negara maritim merupakan sebuah kekuatan.

Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan, terutama dalam menjaga kawasan perbatasan dari berbagai ancaman keamanan, ekonomi, dan kedaulatan.

Baca juga: Fenomena "Home Bias" dalam Pergerakan Nilai Tukar 

Baca juga: UPDATE Harga BBM di SPBU Seluruh Indonesia Per 1 Juni 2026, Harga 2 Produk Diesel Turun

Indonesia memiliki 16.056 pulau dengan luas perairan mencapai 3,3 juta kilometer persegi.

Selain itu, terdapat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen seluas 2,9 juta kilometer persegi.

Luas perairan yang melampaui daratan menjadikan Indonesia memiliki perbatasan laut yang panjang dan kompleks.

Kelompok Ahli BNPP RI, Robert Simbolon, mengatakan karakter geografis Indonesia yang didominasi wilayah perairan membuat kawasan perbatasan sangat terbuka terhadap mobilitas lintas negara.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerentanan terhadap berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran wilayah, aktivitas ekonomi ilegal, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara.

Karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan.

Perbatasan Bukan Sekadar Garis di Peta

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP RI, Tito Karnavian, berharap kepedulian terhadap kawasan perbatasan terus diperkuat.

Pesan tersebut disampaikan melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dalam kuliah umum BNPP Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara.

“Saya berharap para praja dan mahasiswa memiliki kepedulian serta komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol. Maith membacakan arahan Mendagri.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menegaskan bahwa wilayah perbatasan bukan sekadar garis batas administrasi, melainkan simbol kehadiran negara.

"Perbatasan adalah ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat," kata Belly.

Infrastruktur hingga Nasionalisme Jadi Tantangan
Selain aspek keamanan, kawasan perbatasan juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Koordinator Program Doktor (S3) Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, Goinpeace Handerson Tumbel, menyebut sejumlah daerah perbatasan masih terkendala infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, bela negara tidak hanya dilakukan melalui pendekatan militer, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta keterampilan yang mendukung pembangunan daerah.

Prabowo Soroti Sengketa Perbatasan
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyoroti persoalan perbatasan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

Dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menyebut banyak persoalan batas wilayah dengan negara tetangga merupakan warisan masa kolonial.

"Terutama dengan tetangga-tetangga kita, kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan kolonial. Belanda datang dengan Inggris, membuat garis seenaknya. Yang repot kita sekarang, ya kan?" ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah hubungan antarbangsa.

Dengan luas wilayah laut yang mencapai tiga perempat dari total wilayah Indonesia, penguatan pengawasan, pembangunan kawasan perbatasan, dan perlindungan kedaulatan menjadi tantangan strategis yang akan terus dihadapi Indonesia pada masa mendatang.

(*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.