Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan SKK Migas mencapai kesepakatan untuk melakukan revisi Plane of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).
Kesepakatan itu dilakukan langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto saat melakukan pertemuan di Jakarta pada Rabu (10/6/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Aceh didampingi Sekda M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, dan Juru Bicara Nurlis.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Gubernur Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tidak menolak proyek Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Dimana dalam proyek tersebut, Mubadala Energy sebagai investornya.
“Namun ada sejumlah hal pada PoD yang perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan Aceh,” kata Nurlis.
Baca juga: Mubadala Terlibat pada 5 Blok di Andaman
Diketahui kata Nurlis, sesuai PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat diproses di Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di South Andaman, kemudian disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe.
Proses penyalurannya melalui Offshore Gas Pipeline dari FPSO ke ORF. Mubadala Energy tengah menyiapkan proses tender pengadaan Unit FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas (fast-track) di South Andaman.
Unit ini diproyeksikan memproses gas laut dalam sebelum dialirkan lewat pipa. FPSO memiliki fungsi lengkap, memproduksi atau mengolah migas langsung di atas kapal dan sekaligus menyimpan dan menyalurkannya.
Dalam perjalanannya, Gubernur Mualem berkeinginan gas dan kondensat diproses di Kek Arun. Sehingga skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun.
“Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun,” jelasnya.
Baca juga: Ramai-ramai Bahas Gas dari Andaman, Mari Mengenal Blok-blok Migas di Lepas Pantai Aceh Ini
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis mengatakan, tujuan revisi tersebut tidak lain agar Blok Andaman tersebut dapat membawa keuntungan kepada semua pihak.
Mulai dari Mubadala sebagai investor mendapat keuntungan, begitu juga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh.
Terlebih lanjut Nurlis, Gubernur Mualem mendorong agar Blok Andaman berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” tegasnya.
Nurlis mengatakan, onshore akan mendorong multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri lainnya serta membuka lapangan usaha lainnya.
Selain itu, telah ada contoh pergeseran proses pengolahan gas dan kondensat dari laut ke darat. Misalnya, Staf Ahli Sekda Akhyar menunjuk Blok Marsela yang terletak di laut Arafuru Maluku. Kepala SKK Migas membenarkannya.
“Dalam pertemuan itu Pak Kepala SKK Migas mengatakan bahwa sudah dipindahkan dari laut ke darat,”jelasnya.
Nantinya usai dari pertemuan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Kepala SKK Migas akan melakukan jumpa pers setelah revisi tersebut disepakati.
“Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia jumpa pers untuk disampaikan kepada publik,” pungkasnya.
