TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diumumkan pemerintah memicu gelombang respons dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2025, Tiyo Ardianto, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Pernyataan Tiyo muncul setelah pemerintah bersama Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi pada Rabu (10/6/2026).

Dalam kebijakan terbaru itu, harga Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen.

Tak hanya Pertamax, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Lonjakan harga tersebut langsung memicu perdebatan publik mengenai kondisi ekonomi nasional yang tengah dihadapi Indonesia.

Menurut Tiyo, kebijakan kenaikan harga BBM menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi dapat menutupi tekanan ekonomi yang semakin terasa di masyarakat.

Ia menilai realitas yang terjadi di lapangan kini berbicara lebih keras dibanding berbagai pernyataan optimistis yang selama ini disampaikan pemerintah.

Dalam kritiknya, Tiyo juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menyebut kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan baik.

Pandangan tersebut disampaikan Tiyo saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Kamis (11/6/2026).

Di hadapan publik, ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM merupakan bukti bahwa tekanan ekonomi tidak bisa lagi diabaikan.

Baca juga: Saat BBM Naik, Pengendara di Klaten Justru Nekat Curi Tas Karyawan SPBU, Wajahnya Terekam Jelas

"Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata," tutur Tiyo.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai kenaikan biaya hidup.

Tiyo menilai kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan adanya jarak antara kondisi riil yang dirasakan masyarakat dengan narasi yang dibangun pemerintah.

Ia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi yang selama ini disampaikan harus diuji dengan kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan dampak langsung dari berbagai tekanan ekonomi, mulai dari biaya transportasi hingga kebutuhan pokok.

Kenaikan harga BBM, lanjutnya, berpotensi memicu efek berantai terhadap harga barang dan jasa di berbagai sektor.

Karena itu, ia meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya kepada publik.

"Tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengucapkan sesuatu yang 'palsu', seolah bahwa kita baik-baik saja."

Pernyataan keras tersebut pun menambah daftar kritik yang muncul setelah kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi resmi diberlakukan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Respons Mengejutkan Purbaya soal BBM Naik, Dampak Inflasi Minim: Angkutan Barang Tak Pakai Pertamax

Harga Pertamax Naik: APBN Tak Lagi Mampu Menanggung Beban Fiskal Subsidi

Selanjutnya, Tiyo menyebut bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ini membawa dua pertanda.

Pertama, menandakan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sudah tak mampu lagi menambal subsidi untuk masyarakat.

Sehingga, mahasiswa jurusan Filsafat UGM angkatan 2021 tersebut lantas meminta agar pemerintah bersikap jujur kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian negara di tengah krisis global dan pelemahan Rupiah saat ini.

Menurut Tiyo, situasi saat ini juga disebabkan oleh miskalkulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga Pertamax," ujar Tiyo.

"Kenaikan harga pertama itu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi, harga minyak yang semakin hari semakin tinggi, beserta kurs dolar semakin naik."

"Kita sebenarnya ingin sampaikan satu hal bahwa sebaiknya pemerintah itu berterus terang kepada masyarakat."

"Bahwa memang sedang tidak lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya dan itu diciptakan situasinya oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama."

Kedua, kata Tiyo, kenaikan harga Pertamax ini menjadi indikasi bahwa pemerintah lebih memilih kebijakan di mana rakyat-lah yang menjadi korban karena menanggung beban paling besar.

Padahal, menurut pemuda yang merampungkan jabatan Ketua BEM UGM pada Maret 2026 itu, pemerintah bisa menyelamatkan keuangan negara dengan menghentikan program-progam yang memakan anggaran besar.

Seperti program andalan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara, tambah Tiyo, pemerintah justru tak mau melakukan efisiensi pada agenda atau program yang memakan berbiaya tinggi, seperti kunjungan luar negeri, atau melakukan efisiensi/perampingan jajaran kabinet.

"Yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban," papar Tiyo.

"Ada banyak opsi ketika APBN kita itu tidak lagi bisa menanggung beban yang bisa dilakukan hari ini."

"Ada dengan menghentikan program-program yang memakan anggaran luar biasa besar, salah satunya adalah MBG. [Setop] menambah utang, menaikkan pajak, dan menaikkan harga BBM."

"[Tetapi] yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM, yang jelas berdampak pada masyarakat. Sementara, efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MBG, efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan."

"Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh."

(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews.com/Rizki A.)