TRIBUNJAMBI.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan berbagai kritik yang diarahkan kepadanya terkait intensitas kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut Prabowo, apa pun langkah yang diambil seorang presiden kerap menjadi sorotan publik. Ia bahkan membandingkan kondisi yang dialaminya saat ini dengan kritik yang pernah diterima Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Belakangan, sebagian kalangan menilai frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo terlalu tinggi dan berpotensi membebani anggaran negara. Namun pemerintah berpendapat kunjungan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Menanggapi kritik itu, Prabowo mengatakan situasi yang dihadapinya sekarang justru berbanding terbalik dengan yang pernah dialami Jokowi.
Saat Jokowi menjabat, kata Prabowo, mantan Presiden RI tersebut sering dikritik karena dianggap jarang menghadiri undangan dari negara-negara sahabat.
"Jadi, ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan juga. Dibilang Jokowi enggak pernah ke luar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri," ujar Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Prabowo kemudian menyinggung kritik yang kini diarahkan kepadanya karena dinilai terlalu sering melakukan perjalanan kenegaraan.
"Saya sering ke luar negeri, dibilang Prabowo sering ke luar negeri. Aneh. Sebenarnya enggak ada masalah, benar enggak?" lanjutnya.
Baca juga: Korupsi Pupuk Subsidi di Sarolangun, Pemilik Toko Dhiya Tani Divonis 3,5 Tahun Penjara
Diplomasi Luar Negeri Bagian dari Politik Bebas Aktif
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip Indonesia.
Menurut dia, Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan seluruh negara dan tidak memihak pada salah satu blok kekuatan dunia.
Karena itu, ketika Indonesia menerima undangan resmi dari negara-negara besar, kehadiran Presiden menjadi bagian dari komitmen diplomasi yang harus dijalankan.
Prabowo mencontohkan undangan yang datang dari Presiden Amerika Serikat hingga pemimpin negara-negara besar lainnya.
"Sekarang kalau ada negara super power, katakanlah Presiden Trump mengundang saya ke Amerika, berani saya enggak datang?" ujarnya.
Ia menilai akan menjadi persoalan diplomatik apabila Presiden Indonesia mengabaikan undangan resmi dari negara sahabat.
"Kalau Presiden Amerika Serikat mengundang Presiden Indonesia lalu Presiden Indonesia tidak hadir, coba saja," katanya.
Harus Hadir di Semua Forum Penting
Prabowo menegaskan Indonesia tidak bisa hanya memenuhi undangan dari satu negara dan mengabaikan negara lainnya.
Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus tetap menjaga hubungan dengan seluruh mitra strategis dunia.
Karena itu, ketika menerima undangan dari Amerika Serikat, Rusia maupun China, Indonesia harus hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Presiden Amerika mengundang, Presiden Rusia mengundang juga. Masa saya datang ke Washington tapi tidak datang ke Moskow? Enggak bisa," kata Prabowo.
Ia juga menyebut undangan dari Presiden China Xi Jinping sebagai bagian dari hubungan diplomatik yang harus dijaga.
"Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping, ya saya hadir. Benar enggak?" tuturnya.
Pemerintah Sebut Diplomasi Penting untuk Kepentingan Nasional
Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden bertujuan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Selain membangun kerja sama ekonomi, kunjungan kenegaraan juga dinilai penting untuk memperluas investasi, memperkuat hubungan perdagangan, serta meningkatkan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Prabowo pun menegaskan bahwa seluruh agenda luar negeri yang dijalankannya dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga posisi Indonesia di mata dunia
