TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Kenaikan harga Pertamax dipastikan akan berdampak pada sejumlah pos belanja operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. 

Salah satu yang berpotensi mengalami penyesuaian adalah anggaran transportasi dan perjalanan dinas organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana mengatakan,  pemerintah daerah telah lebih dulu mengingatkan seluruh OPD agar mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia melalui langkah-langkah efisiensi.

Menurutnya, arahan tersebut menjadi semakin relevan menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar yang berpengaruh terhadap biaya operasional pemerintah.

Baca juga: RSUD Gema Santi Butuh Dua Dokter Spesialis, Siapkan Insentif Tambahan Untuk Bertugas di Nusa Penida

“Pastinya akan ada penyesuaian. Sebelum ini juga kami sudah bersurat ke masing-masing OPD agar penggunaan anggaran yang ada bisa dilakukan secara efektif dan efisien,” ujar Lesmana, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax secara otomatis akan berdampak pada kebutuhan anggaran operasional, khususnya yang berkaitan dengan transportasi. 

Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah.

Meski demikian, Lesmana menegaskan penyesuaian anggaran tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah. 

Baca juga: Daya Tampung SMP Surplus 2.000 Kursi, Dewan Buleleng Minta Orang Tua Tak Perlu Kejar Sekolah Favorit

Fokus utama Pemkab Klungkung adalah memastikan seluruh kegiatan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

“Bupati sudah bersurat kepada seluruh OPD agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien,”

“Program tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi yang ada saat ini,” katanya.

Pemkab Klungkung berencana membahas lebih lanjut skema penyesuaian anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan operasional masing-masing OPD. 

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kemandirian dan ketahanan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini.

"Mempertimbangkan kondisi (keuangan daerah) saat ini, kemandirian yang diharapkan," ungkap Lesmana. (mit)