SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Amrah Muslimin, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis.

Namun, ekonomi nasional sedang menghadapi turbulensi yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik global serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Menurut Amrah, terdapat sejumlah indikator yang harus terpenuhi sebelum suatu negara dapat dinyatakan mengalami krisis ekonomi.

Di antaranya ketidakmampuan membayar utang luar negeri beserta bunganya, inflasi yang tidak terkendali, nilai tukar mata uang yang jatuh drastis, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, hingga munculnya gejolak sosial-politik secara masif.

“Kalau kita ulas kondisi sekarang, dolar betul nilai tukar rupiah kita jatuh, tapi dalam konteks tidak seperti di tahun 1998. Tahun 1998 itu dari Rp2.500 sampai menembus Rp17.000. Itu salah satu ciri jatuhnya drastis,” ujar Amrah, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada 1998.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki kemampuan fiskal yang cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman.

Selain itu, tingkat pengangguran dan inflasi juga masih berada dalam batas yang relatif terkendali.

“Dalam kondisi ini saya menyebutnya perekonomian kita sedang mengalami turbulensi. Sebabnya karena geopolitik, awalnya terjadi perang di kawasan Timur Tengah. Dampaknya bukan hanya ke Indonesia tetapi juga negara-negara lain,” katanya.

Amrah menjelaskan turbulensi ekonomi tersebut berdampak pada sektor impor. Sejumlah komoditas seperti kedelai, jagung, dan gandum masih bergantung pada pasokan luar negeri yang transaksinya menggunakan dolar Amerika Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal sehingga berpengaruh terhadap harga jual barang di tingkat konsumen.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM non subsidi juga meningkatkan biaya operasional dunia usaha yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.

“Dengan bahan bakar naik maka otomatis biaya operasional naik. Harga jual barang juga naik. Kalau pendapatan masyarakat tetap, maka kemampuan daya beli akan menurun,” ujarnya.

Amrah menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah saat ini mulai melakukan penyesuaian dengan mengurangi pengeluaran dan lebih selektif dalam berbelanja.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional.

“Penggerak utama perekonomian Indonesia adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah. Karena mereka membelanjakan pendapatannya langsung di lingkungan tempat tinggalnya,” katanya.

Selain itu, Amrah juga menyarankan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas yang dinilai kurang mendesak.

Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar menyesuaikan strategi harga sehingga produk yang dijual tetap terjangkau di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Pejabat pemerintah tidak boleh hanya menghimbau masyarakat untuk berhemat, tetapi mereka sendiri tetap berlaku boros. Mereka harus menunjukkan empati kepada masyarakat,” tegasnya.