SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pegiat antikorupsi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan menyoroti kembali terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumsel.
Hal ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret proyek pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kasus yang terjadi pada 2026 ini menjadi perhatian karena memiliki kemiripan dengan perkara korupsi yang pernah menjerat kepala daerah di Kabupaten Muara Enim pada 2019 lalu.
Koordinator FITRA Sumatera Selatan, Nunik Handayani, menilai terulangnya kasus korupsi dengan objek yang sama menunjukkan adanya pola yang belum berhasil diputus.
“Kasus-kasus tersebut memiliki pola yang hampir sama, proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD menjadi objek dalam perkara ini,” kata Nunik.
Menurutnya, praktik korupsi yang menyasar proyek pembangunan daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Ia menjelaskan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal akibat praktik korupsi.
“Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan terancam tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Nunik juga menilai kasus korupsi yang berulang dapat menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.
Menurutnya, publik akan sulit meyakini bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat apabila kasus korupsi terus muncul dari sektor yang sama.
“Sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa pembangunan berpihak kepada rakyat apabila kasus korupsi terus muncul dari sektor yang sama,” tegasnya.
FITRA Sumsel berharap kasus yang kembali terjadi di Muara Enim dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar praktik serupa tidak terus berulang.
