BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Batch III di Grand Maya Hotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026).

Peserta rakor terdiri dari perwakilan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalsel, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, rakor juga diikuti kementerian lembaga terkait 10 program direktif, termasuk akademisif dan media.

Dalam rakor ini, dilaksanakan monev 10 program strategis Presiden RI dengan fokus pembahasan progres dan capaian, kendala dan hambatan, serta rekomendasi kebijakan.

Sepuluh program tersebut antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Swasembada Pangan, Sekolah Garuda, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan 1 Juta Rumah.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo mengatakan kegiatan rakor ini memiliki tujuan untuk melakukan sinkronisasi 10 program priorioritas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi tidak hanya pada level yang makro saja, tetapi detailingnya, ini kita akan dapatkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini. Bagaimana penyediaan guru untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan sebagainya,” katanya.

Melalui rakor ini, ia berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program direktif Presiden.

Baca juga: Tapin Art Festival 2026 Tetap Digelar, Wabup Juanda Pastikan Kemeriahan Tak Berkurang

Di samping itu, pemda juga didorong untuk memanfaatkan dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) dengan membentuk badan usaha yang dikelola oleh orang-orang kompeten untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi daerah.

“Terutama dengan adanya TKDD, sebenarnya daerah dengan potensi yang ada bisa dikembangkan lebih baik dengan mengembangkan badan-badan usaha yang bisa dikembangkan dengan menempatkan orang-orang yang kompeten untuk mengelola badan-badan usaha tersebut,” sebutnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda yang hadir dalam rakor ini juga menekankan pentingnya dukungan dan keterlibatan pemda dalam kelancaran pelaksanaan 10 program Presiden tersebut.

Mengungingat kata Rifqy, pelaksanaan program ini berada di daerah, meskipun pendananaanya bersunber dari APBN atau pusat.

Wakil rakyat di Senayan dari dapil dapil Kalsel ini mengapresiasi seperti program Sekolah Rakyat yang kini telah berjalan hampir setahun dan Sekolah Garuda.

“Kita tentu mengapresiasi Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda misalnya. Bagaimana anak-anak dari daerah kita, daerah terpencil, diberikan fasilitas sekolah dengan kualitas setara dengan pendidikan di ibu kota-ibu kota, dan punya harapan untuk mereka bisa mengakses kuliah di perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia, bahkan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Subhan, mengatakan dalam rakor ini, Pemprov Kalsel melaporkan terkait progres perkembangan 10 program Presiden di Kalsel.

“Ini menyangkut pertubuhan ekonomi, pengendalian inflasi, MBG, perumahan, hingga CKG, hari ini kita sampaikan progresnya seperti apa. Ada yang terkendala kemudian ada yang lancar, ini masih berproses, terkait kendala hari ini kita diskusikan,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Rizki Fadillah)