Laporan Wartawan Tribunjatim Network Misbahul Munir
TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax 92 tidak akan menggoyang stabilitas operasional pelayanan publik di wilayahnya.
Kesiapan ini terjadi lantaran Pemkab Bojonegoro telah mencuri start melakukan efisiensi anggaran jauh sebelum penyesuaian harga energi tersebut diumumkan.
Salah satu kunci sukses ketahanan fiskal daerah ini bersumber dari program Bike to Work (B2W) atau gerakan bersepeda ke tempat kerja.
Kebijakan ini telah mengikat para Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat lewat Surat Edaran Nomor 065/132/412.032/2026 yang diterbitkan sejak akhir Maret lalu.
Baca juga: Warga Hendak Mengajak Makan, Lansia di Alun-alun Bojonegoro Ditemukan Tak Bernyawa, Dikira Tidur
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya penurunan kualitas pelayanan atau pengetatan anggaran mendadak yang merugikan publik.
“Kenaikan harga Pertamax tidak akan mengganggu pelayanan. Upaya penghematan penggunaan BBM justru sudah kami lakukan jauh sebelum adanya penyesuaian harga ini. Salah satunya melalui aturan penggunaan sepeda bagi ASN yang tinggal tidak jauh dari lokasi kerja,” kata Setyo Wahono, Kamis (11/6/2026).
Program Bike to Work di lingkungan Pemkab Bojonegoro sendiri tercatat sudah resmi menggelinding sejak 30 Maret 2026. Guna menjaga efektivitasnya, pemerintah menerapkan kebijakan ini secara bertahap dan berkala setiap hari Senin dan Jumat dengan mempertimbangkan faktor geografis tempat tinggal pegawai.
Berdasarkan aturan teknis yang berlaku, para ASN yang berdomisili dengan jarak maksimal 7 kilometer dari titik kantor diwajibkan penuh untuk mengayuh sepeda. Sementara bagi pegawai yang tinggal dengan jarak moderat, yakni antara 7 hingga 15 kilometer, disarankan menerapkan skema kombinasi (multi-moda) antara sepeda dan transportasi massal lainnya.
Baca juga: Korsleting Pompa Air Menyambar ke Jerami, Rumah Petani di Sumberrejo Bojonegoro Ludes Terbakar
Bupati Wahono menjamin, kebijakan pembatasan BBM operasional—terutama pada pos perjalanan dinas—yang dikombinasikan dengan program bersepeda ini terbukti ampuh memangkas pengeluaran daerah secara signifikan tanpa mengorbankan produktivitas kerja pegawai.
Selain berorientasi pada penghematan angka APBD, politisi senior Bojonegoro ini menambahkan bahwa gerakan Bike to Work mengusung misi jangka panjang untuk mengampanyekan gaya hidup sehat dan menekan angka polusi udara di pusat kota.
Pihaknya ingin para abdi negara bisa menjadi motor penggerak dan contoh nyata di masyarakat dalam membangun kultur komuter yang ramah lingkungan.
“Kami ingin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh kondisi apa pun. Melalui kebijakan ini, kami tidak hanya menekan konsumsi BBM pemerintahan, tetapi sekaligus membangun budaya kerja yang lebih sehat dan segar di lingkungan kerja Pemkab Bojonegoro,” pungkas Wahono.
