TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai, pengelolaan sampah di Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan pola lama yang berfokus pada pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir.
Menurut Yuke, persoalan sampah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah Jakarta harus ditangani secara menyeluruh mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, terlebih menjelang penghentian praktik open dumping yang dijadwalkan berlaku pada Agustus 2026.
"Persoalan sampah sudah menjadi pekerjaan rumah dari periode ke periode. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan hilir. Hulu dan tengahnya juga harus diselesaikan melalui gerakan yang lebih masif dan terukur," kata Yuke, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang semakin terbatas membuat pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi kebutuhan mendesak.
Karena itu, Yuke mendorong optimalisasi implementasi Pergub Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat RW melalui bank sampah.
Menurutnya, keberadaan bank sampah tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.
Selain itu, sejumlah fasilitas pengolahan sampah yang telah tersedia juga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya.
Yuke menyinggung keberadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantargebang dan Rorotan, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.
RDF Rorotan, misalnya, dirancang mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari. Namun, saat ini fasilitas tersebut disebut masih beroperasi di bawah kapasitas ideal.
Menurut Yuke, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan waktu untuk memenuhi target penghentian open dumping.
Ke depan, sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir harus terlebih dahulu melalui proses pengolahan sehingga hanya menyisakan residu.
"Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ritase pengangkutan sampah ke Bantargebang sehingga di sejumlah wilayah proses pengangkutan menjadi lebih lambat," katanya.
Yuke mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui program Jaga Jakarta Bersih yang mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat serta sistem pengelolaan yang mampu menampung hasil pemilahan sampah.
Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mendorong pengembangan ekonomi sirkular melalui pengolahan kompos dan budidaya maggot.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta diminta memetakan keberadaan bank sampah, komunitas pengolah sampah, serta potensi pasar bagi produk hasil pengolahan sampah.
Di sisi lain, Yuke menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan sampah.
Menurutnya, digitalisasi data hingga tingkat RW diperlukan agar kebutuhan armada pengangkut dan fasilitas pengolahan dapat dihitung secara lebih akurat.
"Jakarta memiliki banyak inovator muda di bidang pengolahan sampah. Potensi seperti ini harus diberikan ruang karena bisa menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Yuke juga menyinggung rencana penerapan retribusi persampahan yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan serta kesiapan infrastruktur yang memadai agar dapat diterima masyarakat.
"Syarat utamanya adalah kesiapan infrastruktur. Ketika pelayanan sudah baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut," tandasnya.
