TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - DPRD Sulsel akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin, untuk memberikan penjelasan terkait polemik pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK.
Persoalan tersebut menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Andi Iqbal akan dihadirkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Jumat (12/6/2026) pukul 10.00 Wita.
DPRD Sulsel juga berencana menghadirkan kepala sekolah yang dikabarkan telah menandatangani surat pengunduran diri.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengaku telah mendengar informasi mengenai adanya kepala sekolah yang diminta menandatangani surat pengunduran diri.
“Untuk menindaklanjuti isu tersebut, Komisi E DPRD Sulsel menjadwalkan RDP pada Jumat pagi pukul 10.00 Wita,” kata Andi Tenri kepada Tribun Timur, Kamis (11/6/2026).
Menurut Andi Tenri Indah, informasi mengenai pengunduran diri kepala sekolah masih perlu diklarifikasi.
Namun, ia baru menerima kabar adanya kepala SMA yang diminta menandatangani surat pengunduran diri saat berada di Parepare.
Olehnya, Komisi E akan terlebih dahulu menggelar rapat internal sebelum meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Sulsel dan pihak terkait.
“Setelah itu kami akan mengundang kepala dinas dan kepala sekolah yang terkonfirmasi menandatangani surat pengunduran diri. Kita tanya apa maksud dan tujuannya sampai menandatangani surat mengundurkan diri,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan dewan perlu mengetahui alasan di balik pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.
Termasuk dasar evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulsel.
“Sebenarnya apa tujuannya seperti ini. Kalau ada kesalahan atau temuan, tentu ada mekanisme dan pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Andi Tenri Indah mengaku prihatin dengan kabar yang beredar karena menyangkut para kepala sekolah yang selama ini menjalankan tugas mengelola satuan pendidikan.
“Kasihan juga teman-teman kepala sekolah yang sudah berjuang di sekolahnya. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya ini,” katanya.
Ia juga menyebut jumlah kepala sekolah yang disebut-sebut mengundurkan diri tidak sedikit.
Karena itu, DPRD Sulsel merasa perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Dinas Pendidikan Sulsel.
Polemik ini mencuat setelah kabar mengenai pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK viral di media sosial.
Isu tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin sendiri menyebut evaluasi terus berjalan terhadap kinerja kepala SMA dan SMK.
Evaluasi ini diklaim sebagai bagian memastikan program pendidikan berjalan efektif.
"Kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja semua kepala sekolah, dan tentu hasil evaluasi itu menjadi faktor utama dalam menentukan kedudukan menjadi kepsek," ujar Andi Iqbal Najamuddin dalam keterangannya.
Evaluasi disebut sebagai hal lazim dalam mengelola sistem pendidikan.
Dijelaskan, mundurnya sejumlah kepala sekolah sebagai bentuk konsekuensi dari hasil evaluasi.
Ketika kepala sekolah tersebut tidak mampu mencapai standar kinerja yang ditentukan.
"Mengenai adanya kepsek yang mengundurkan diri, itu hal yang wajar karena tidak tercapaianya kinerja. Pengunduruan diri itu akan kita proses sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.
Iqbal Nadjamuddin memastikan seluruh proses evaluasi dilakukan secara profesional dan objektif.
Selain itu, tetap mengacu pada peraturan kepegawaian serta prinsip tata kelola organisasi yang baik.
Meski tidak membuka jumlah kepsek mengundurkan diri, Disdik memastikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak akan terganggu.
Kegiatan belajar mengajar pada seluruh SMA dan SMK di Sulawesi Selatan tetap berlangsung normal sebagaimana mestinya.
"Pendidikan adalah layanan publik yang harus terus berjalan. Karena itu, kami memastikan seluruh aktivitas pembelajaran tetap berlangsung dengan baik dan tidak terganggu oleh proses evaluasi yang sedang berjalan," ujarnya.(*)
