WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax meski harga minyak dunia mengalami lonjakan.
Herman menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan dampak kenaikan biaya hidup.
Menurut Herman, harga BBM nonsubsidi seperti RON 92 dan RON 95 berpotensi lebih tinggi apabila sepenuhnya mengikuti perkembangan harga pasar internasional.
Namun, pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga harga yang dibayar masyarakat saat ini tidak naik setinggi harga keekonomiannya.
"Kalau menghitung dari kenaikan harga internasional, semestinya memang harganya bisa mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Namun pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga harga yang berlaku saat ini jauh lebih rendah," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencegah tekanan terhadap konsumsi masyarakat.
Ia menilai kenaikan harga BBM berisiko memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya yang pada akhirnya membebani masyarakat.
"Pemerintah masih berupaya menjaga agar kenaikan harga BBM tidak menjadi pemicu meningkatnya harga-harga lain yang dapat membebani masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Herman memastikan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Baca juga: BEM SI Ultimatum Pemerintah 18 Hari, Kepala BIN Herindra Buka Suara soal Ancaman Reformasi Jilid II
Menurutnya, Pertalite dan Solar masih menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari gejolak harga energi.
"Yang bersubsidi tetap dijaga sebagai upaya agar masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan BBM bersubsidi dapat menjalankan aktivitasnya tanpa tambahan beban," katanya.
Terkait kemungkinan beralihnya pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar, Herman mengakui kondisi tersebut berpotensi terjadi.
Namun ia menilai pengawasan distribusi subsidi kini lebih kuat berkat penerapan sistem digital dan verifikasi identitas pembeli.
"Sekarang pembelian BBM bersubsidi sudah menggunakan sistem digital dan verifikasi identitas. Pertamina juga terus memperkuat pengawasan sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Sebelumnya, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Baca juga: Pramono Ancam Cabut KJP dan KJMU Milik Pelaku Bullying di Jakarta
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, bahkan menilai penyesuaian harga tersebut sebenarnya sudah terlambat dilakukan karena gejolak energi global telah berlangsung sejak Februari 2026.
Menurut Bonti, pemerintah selama ini memilih menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut, kata dia, memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kondisi keuangannya sebelum menghadapi kenaikan harga energi.
"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial, bukan sekadar ketidaksiapan dalam mengelola harga," kata Bonti saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Baca juga: DP3A Karawang Dampingi Santriwati, Korban Rudapaksa Guru Ngaji di Pakisjaya
Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah pada akhirnya harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang lebih besar.
Bonti menilai langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena telah memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat. Namun, menurutnya, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujarnya.
Menurut dia, menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia menambahkan, risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebab, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energinya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo. Dia mengatakan pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
Rio pun meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.
Rio menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.
Selain itu, Rio juga mendorong Pertamina dan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait perubahan harga BBM.
Menurut dia, komunikasi publik yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah.
