– Markas Besar (Mabes) TNI bergerak cepat meluruskan rumor viral di media sosial terkait prioritas kerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Narasi yang beredar luas di publik sebelumnya mengeklaim bahwa oknum Babinsa di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, tega menganaktirikan sektor pendidikan demi mengutamakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga menjebol bangunan sekolah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa informasi yang beredar sama sekali tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan.
Dalam sambutannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (9/6/2026), Brigjen TNI Muhammad Nas meluruskan bahwa pihak militer sama sekali tidak melakukan penggusuran terhadap gedung SD Negeri Wolomoni.
Nas membeberkan bahwa proyek Gedung Koperasi Desa Merah Putih tersebut sebenarnya dibangun di area belakang sekolah, namun akses medan menuju lokasi proyek terbilang sangat sempit untuk dilewati kendaraan proyek.
Kondisi jalur yang terbatas itu terpaksa membuat alat berat harus bermanuver melintasi area belakang sekitar kawasan sekolah, hingga secara tidak sengaja menyenggol salah satu tiang di sudut teras bangunan kelas.
Pihak Dandim dan Babinsa setempat diklaim telah berkoordinasi dengan kepala desa serta pihak sekolah untuk menggeser sementara tiang besi penyangga tersebut guna memudahkan manuver alat berat, dengan janji akan segera diperbaiki kembali.
Dikutip dari laporan Tribun-Medan.com, fasilitas tiang besi dan teras depan kelas V yang sempat rusak serta jebol tersebut kini dilaporkan sudah diperbaiki oleh pihak tentara bersama kontraktor pada Minggu (7/6/2026).
Kendati demikian, salah seorang warga Wolomoni bernama Heron menyebutkan bahwa hasil perbaikan tiang yang dilas serta lantai yang ditambal tersebut belum bisa mengembalikan kondisi bangunan serapi sebelum terjadinya kerusakan.
Pihak sekolah mengaku telah meneruskan laporan kejadian ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende guna menunggu arahan serta langkah hukum lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat.
