Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag mendesak pemerintah memberikan subsidi BBM non industri. Usulan tersebut menyusul adanya kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 pada Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, kenaikan Pertamax akan memukul ekonomi masyarakat kelas menengah. Pasalnya, biaya hidup mengalami lonjakan, sementara pendapatan cenderung tetap.
Dengan adanya subsidi BBM non industri, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ia menyebut kenaikan harga BBM tanpa kompensasi sosial yang kuat akan memicu efek berantai pada kebutuhan rumah tangga. Sektor transportasi dan distribusi logistik menjadi yang paling rentan, sehingga berpotensi menaikkan harga bahan pokok sehari-hari.
"Jika pendapatan masyarakat tetap sementara harga bahan bakar naik, dampaknya akan meluas. Biaya produksi meningkat, harga bahan pokok naik, dan beban ekonomi warga semakin berat," katanya, Kamis (11/6/2026).
Untuk itu, ia mendorong pemerintah merancang skema subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Subsidi tersebut sebaiknya diarahkan khusus untuk sektor non industri.
Adapun kelompok prioritas yang perlu dilindungi ialah pengguna kendaraan roda dua dan pengguna kendaraan pribadi nonmewah yang menjadi sarana mobilitas harian masyarakat.
"Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri. Tujuannya agar kelompok yang paling terdampak tetap mendapatkan energi dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Zuly melanjutkan tekanan ekonomi jangka panjang dapat memicu ketidakpuasan sosial. Risiko ini semakin kompleks karena tidak hanya memukul kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mengikis daya beli kelas menengah.
Untuk itu, pemerintah wajib menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Tak hanya itu, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial. Yang tak kalah penting, pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat, agar ini tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jujur dan transparan dari pemerintah. Perbedaan antara narasi resmi pejabat dengan fakta yang dirasakan masyarakat di lapangan bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik. (maw)
