WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Penghentian praktik open dumping yang dijadwalkan berlaku mulai Agustus 2026 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Jakarta untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Di tengah kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang semakin terbatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong memperkuat pengelolaan sampah dari sumber agar persoalan yang selama ini berulang tidak terus terjadi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan persoalan sampah merupakan pekerjaan rumah yang belum tuntas dari periode ke periode.
Karena itu, penanganannya tidak bisa lagi hanya berfokus pada pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir.
"Persoalan sampah sudah menjadi pekerjaan rumah dari periode ke periode. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan hilir. Hulu dan tengahnya juga harus diselesaikan melalui gerakan yang lebih masif dan terukur," ujar Yuke, Rabu (10/6/2026).
Baca juga: Sempat Terganggu Proyek Galian, Warga Condet Kini Petik Manfaat Air PAM Jaya
Menurut Yuke, pengelolaan sampah Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan akhir.
Ia mengingatkan bahwa Pergub Nomor 77 Tahun 2020 telah mengamanatkan pengelolaan sampah berbasis RW melalui pembentukan dan penguatan bank sampah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
Yuke menilai pendekatan tersebut perlu diperkuat dengan gerakan yang lebih masif agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah.
Selain pengelolaan di tingkat masyarakat, Yuke juga menyoroti pentingnya optimalisasi berbagai fasilitas pengolahan sampah yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa fasilitas yang disebut antara lain RDF Bantargebang, RDF Rorotan, dan TPS3R yang selama ini menjadi bagian dari sistem pengolahan sampah ibu kota.
Menurutnya, RDF Rorotan yang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton sampah per hari masih belum beroperasi secara maksimal.
Padahal fasilitas tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap TPST Bantargebang yang kapasitasnya semakin terbatas.
Ia mengakui waktu yang tersedia menuju penghentian open dumping relatif singkat.
Baca juga: Viral Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng, Golkar Pastikan Ketumnya Belum Pikirkan Pilpres 2029
Karena itu, seluruh fasilitas pengolahan sampah harus segera dioptimalkan agar sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir hanya berupa residu.
"Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ritase pengangkutan sampah ke Bantargebang sehingga di sejumlah wilayah proses pengangkutan menjadi lebih lambat," katanya.
Dorong Ekonomi Sirkular dan Inovasi Pengelolaan Sampah
Yuke juga mengapresiasi program Jaga Jakarta Bersih yang saat ini dijalankan Pemprov DKI Jakarta.
Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat serta sistem yang mampu menampung hasil pemilahan sampah.
Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mendorong pengembangan ekonomi sirkular melalui pengolahan kompos dan budidaya maggot.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup diminta melakukan pemetaan terhadap bank sampah, komunitas pengolah sampah, hingga potensi pasar yang dapat menyerap hasil pengolahan tersebut.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga dinilai penting dalam memperkuat pengelolaan sampah Jakarta.
Yuke menilai pemanfaatan teknologi dan digitalisasi data hingga tingkat RW dapat membantu pemerintah menghitung kebutuhan armada maupun fasilitas pengolahan secara lebih akurat.
Baca juga: Resmi Dibuka Gubernur Pramono, Jakarta Fair Kemayoran 2026 Bidik Transaksi Capai Rp8 Triliun
"Jakarta memiliki banyak inovator muda di bidang pengolahan sampah. Potensi seperti ini harus diberikan ruang karena bisa menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yuke juga menyinggung rencana penerapan retribusi persampahan yang tengah disiapkan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila diiringi peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur yang memadai.
Ia menegaskan penerapan retribusi harus dilakukan secara transparan, adil, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Syarat utamanya adalah kesiapan infrastruktur. Ketika pelayanan sudah baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut," tandasnya.
