BANGKAPOS.COM--Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui sejumlah kebijakan baru yang mulai dijalankan pada tahun 2026.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN serta perubahan sistem penyaluran tunjangan yang kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan yang lebih baik kepada para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Menurut Abdul, tunjangan guru non-ASN resmi dinaikkan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
"Kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sudah dinaikkan.
Guru non-ASN tunjangannya naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta," ujar Abdul Mu'ti di Istana Kepresidenan, Kamis (11/6/2026).
Selain kenaikan nominal tunjangan, pemerintah juga melakukan perubahan pada mekanisme penyaluran dana tersebut.
Jika sebelumnya proses pencairan harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan birokrasi, kini tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan.
Abdul menyebut kebijakan ini sebagai salah satu terobosan penting untuk memastikan hak para guru diterima tepat waktu dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
"Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan," katanya.
Ia menjelaskan, sistem transfer langsung diterapkan agar proses penyaluran lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi keterlambatan yang selama ini kerap dikeluhkan para tenaga pendidik.
Sementara itu, bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.
Namun, mekanisme pencairannya juga akan dilakukan secara langsung ke rekening penerima.
Tak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan melalui berbagai program pendidikan lanjutan bagi guru.
Baca juga: Sosok Richardo Benito, Ayah Jennifer Coppen Disorot di Acara Siraman, Pedangdut Era 90an
Baca juga: Profil Haji Bolot Komedian Senior Kritis di Rumah Sakit Akibat Serangan Jantung, Kini Masa Pemulihan
Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1).
Pada tahun 2025 lalu, sebanyak 12.500 guru telah menerima bantuan pendidikan melalui program tersebut.
Setiap peserta memperoleh bantuan biaya kuliah sebesar Rp3 juta per semester.
Program tersebut dijalankan menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman mengajar dan kompetensi guru diakui sebagai bagian dari proses pendidikan formal.
"Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini," ujar Abdul.
Pemerintah kini memperluas cakupan program tersebut pada tahun 2026.
Sebanyak 150.000 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 disiapkan untuk mendapatkan bantuan pendidikan dengan nilai yang sama, yakni Rp3 juta per semester.
Menurut Abdul, proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam program tersebut.
"Sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini," katanya.
Program peningkatan kualifikasi akademik guru ini diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan standar pendidikan nasional sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di berbagai daerah.
Pemerintah berharap kombinasi antara peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan guru dapat memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan nasional.
Dengan kenaikan tunjangan, sistem penyaluran yang lebih sederhana, serta dukungan beasiswa pendidikan, pemerintah optimistis kesejahteraan dan profesionalisme guru akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Kebijakan kenaikan tunjangan dan penyaluran langsung ke rekening guru diperkirakan akan berdampak positif bagi ribuan tenaga pendidik di Bangka Belitung.
Pasalnya, kebutuhan guru di daerah ini masih cukup besar, sementara sejumlah sekolah juga menghadapi kekurangan tenaga pengajar akibat pensiun dan keterbatasan rekrutmen guru baru.
Dengan adanya tambahan tunjangan sebesar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN, pemerintah berharap kesejahteraan tenaga pendidik semakin meningkat sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas pembelajaran di sekolah.
Jumlah guru non-ASN yang tercatat di lingkungan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Bangka Belitung mencapai sekitar 197 orang, terdiri dari 51 guru yang dibiayai melalui dana BOS dan 146 guru yang dibiayai melalui sumbangan orang tua/wali murid melalui komite sekolah.
Kabupaten Bangka juga masih memiliki ratusan guru honorer yang menunggu kepastian status dan penugasan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menyebut jumlahnya masih mencapai ratusan orang.
Sementara itu, secara keseluruhan sektor pendidikan di Bangka Belitung masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar.
Data Pemprov Babel menunjukkan kebutuhan guru mencapai 3.972 orang, sedangkan guru yang tersedia baru sekitar 2.913 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1.291 guru.
(Bangkapos.com/Kontan.co.id)
