TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memutar otak.
Pasalnya, kenaikan banderol hingga menyentuh Rp16.300 ini berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan pihaknya bersiap melakukan penyesuaian anggaran demi menutupi pembengkakan biaya transportasi operasional tersebut.
Meskipun, sebelumnya kebijakan plafonisasi sudah diterapkan, dengan membatasi BBM kendaraan roda empat dinas maksimal 5 liter per hari, sementara roda dua 1 liter per hari.
"Jadi memang kita akhirnya harus menyesuaikan. Kemarin kita menjatah 5 liter per hari untuk kendaraan roda empat yang dipakai untuk operasional di dalam kota ini. Nah, akhirnya anggarannya harus naik," tandasnya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Hasto, penyesuaian ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan dinas yang mengonsumsi Pertamax, namun juga operasional yang menggunakan solar.
Baca juga: Harga Pertamax Melejit, Warga di Jogja Rela Antre Panjang Demi Isi Pertalite
Guna menyiasati hal tersebut, Pemkot Yogyakarta berencana mengajukan perubahan anggaran dalam waktu dekat, agar pelayanan publik dan mobilitas operasional Pemkot tidak terganggu.
"Ya mau tidak mau, akhirnya kita harus ada perubahan anggaran untuk menambah budget transportasi. Saya kira dampaknya seperti itu untuk pemerintah kota," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyatakan, fluktuasi harga BBM non-subsidi memang memaksa pemerintah daerah untuk mencari siasat.
Meski pembatasan kuota dinilai ampuh sebagai benteng jangka pendek, Wawan menilai Pemkot Yogyakarta harus segera beralih ke solusi yang lebih fundamental.
"Perlu ada suatu kebijakan yang arahnya ke sana, mulai menggunakan listrik. Posisi mobil listrik ini mungkin menjadi salah satu alternatif paling rasional jika kita bicara soal moda transportasi publik maupun dinas," urainya.
Ia pun tak menampik saat disinggung soal kemungkinan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) beralih ke transportasi publik atau bersepeda guna menekan konsumsi BBM.
Walau begitu, Wawan sepakat, fokus utama ke depan adalah meminimalkan eksistensi kendaraan operasional berbahan bakar fosil secara bertahap.
"Iya, jelas ada posisi kalau kami berharap ke arah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita geser ke kendaraan publik atau kendaraan yang tidak berbahan bakar fosil lagi," pungkasnya. (*)
