TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kebutuhan anggaran program prioritas nasional itu.

"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menkeu Belum Ungkap Besaran Pengurangan Anggaran

Meski mengakui akan ada penyesuaian anggaran, Purbaya belum bersedia membeberkan besaran dana yang akan dikurangi.

Ia menilai rincian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

Menurut Purbaya, masyarakat sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan Program MBG.

"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya," katanya.

Baca juga: Momen Haru Ojol Kirim Air dan Makanan untuk Pendemo di Bundaran HI, Ada Zaskia Adya Mecca

Baca juga: Kelas Menengah Terhimpit Ekonomi, Ketua Komisi XI DPR Minta Pemerintah Jangan Tambah Beban Pajak

Pemerintah Sebut Bukan Pemangkasan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyebut langkah tersebut sebagai pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi.

"Bukan pemangkasan ya, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program MBG," kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Menurutnya, Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional akan menghitung kembali kebutuhan riil anggaran agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

"Dari proses penataan nanti akan dihitung secara lebih cermat berapa sebenarnya kebutuhan anggaran Program MBG secara keseluruhan," ujarnya.

Anggaran MBG Saat Ini Rp268 Triliun

Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan.

Evaluasi tersebut mencakup penataan ulang sasaran penerima manfaat, termasuk peninjauan sekolah-sekolah yang dinilai belum menjadi prioritas berdasarkan hasil pemetaan terbaru.

Prasetyo menjelaskan, seluruh proses penyaluran akan disesuaikan dengan standar operasional yang telah ditetapkan agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan.

Daerah 3T dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas

Dalam proses penataan tersebut, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas cakupan penerima manfaat dari kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar bisa lebih cepat memperoleh manfaat Program MBG," jelas Prasetyo.

Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat mulai direalisasikan dalam dua pekan mendatang sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.