TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyoroti potensi berbagai kendala yang dapat menghambat proyek pembangunan strategis, terutama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang digelar di Cafe & Resto Hasanah, Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (11/6/2026).
Dalam kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah membacakan sambutan Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pembangunan daerah tidak hanya membutan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang mampu mengantisipasi berbagai risiko sejak awal.
Menurut Juni Mardiansyah, Kalimantan Utara memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain karena terdiri dari wilayah kepulauan, kawasan pedalaman, dataran tinggi, hingga daerah perbatasan yang masih bergantung pada transportasi udara dan sungai.
Baca juga: Dorong Penguatan Pengendalian Pemerintahan, Wakil Bupati Tana Tidung Buka Bimtek SPIP Terintegrasi
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan administrasi yang berulang setiap tahun anggaran harus diantisipasi melalui sistem mitigasi risiko atau early warning system.
Tak hanya itu, Juni Mardiansyah juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kondisi tersebut membuat pengendalian pembangunan menjadi faktor penting agar program yang telah direncanakan tidak mengalami hambatan di tengah jalan.
"Wilayah perbatasan menuntut percepatan pembangunan fisik guna menjaga kedaulatan negara sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun tanpa pemetaan risiko yang komprehensif, proyek-proyek strategis berpotensi mengalami kendala baik dari sisi waktu, penyerapan anggaran maupun kualitas hasil pembangunan," uca[ Juni Mardiansyah.
peran besar dalam memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Posisikan SPIP sebagai alat pengaman yang andal guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan yang dikucurkan benar-benar berdampak nyata dan memberikan nilai tambah langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral antara instansi pemerintah.
Baca juga: DPRD Nunukan Sampaikan 19 Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Soroti Kualitas Proyek hingga Utang Daerah
Menurutnya, SPIP selama ini masih sering dianggap sebagai kewajiban administrasi semata, padahal memiliki Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Selain itu, aparatur yang menangani administrasi pembangunan juga didorong meningkatkan kapasitas dalam bidang manajemen risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.
Juni berharap rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Utara.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah optimistis sinergi pembangunan akan semakin kuat sehingga berbagai program strategis, khususnya di kawasan perbatasan, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
