TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kesepakatan diplomatik besar antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan berada di ambang penandatanganan.
Presiden AS Donald Trump mengeklaim kedua negara telah mencapai kesepakatan damai yang ia sebut sebagai "penyelesaian besar".
Berdasarkan laporan eksklusif Axios, rancangan nota kesepahaman (MoU) yang dijuluki "Perjanjian Islamabad" ini disebut telah disepakati oleh tim negosiator kedua belah pihak melalui mediasi ketat negara sekutu, termasuk Qatar.
Draf tersebut memuat sejumlah poin krusial, mulai dari pembukaan jalur dagang internasional, perpanjangan gencatan senjata, hingga nasib program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumbu konflik.
Seorang diplomat senior dari negara mediator mengungkapkan bahwa teks draf perjanjian tersebut sejatinya sudah rampung.
"Pihak AS dan Iran sudah sepakat mengenai isi teksnya. Sekarang, dokumen ini tinggal menunggu ketukan palu atau persetujuan akhir dari para pimpinan tertinggi masing-masing negara," ujarnya.
Poin paling mendesak dalam draf MoU ini adalah pemulihan jalur maritim strategis di Selat Hormuz.
Jalur yang menjadi urat nadi perdagangan minyak mentah dunia tersebut akan segera dibuka kembali untuk pelayaran komersial secara penuh tanpa adanya pungutan biaya transit atau tarif tol sepeser pun dari pihak Iran.
Dalam kesepakatan tersebut, volume pengiriman logistik ditargetkan harus kembali normal seperti masa sebelum perang dalam waktu 30 hari.
Sebagai timbal balik, militer AS juga berkomitmen untuk mencabut blokade laut yang selama ini mencekik aktivitas ekonomi di perairan kawasan Teluk tersebut.
Selain pemulihan jalur dagang, draf perjanjian tersebut mencakup klausul perpanjangan masa gencatan senjata selama 60 hari ke depan.
Baca juga: Trump Bikin Geger! Ancam Depak Warga Iran ke Negara Konflik, Nasib Migran AS di Ujung Tanduk
Moratorium militer ini juga dipastikan akan berlaku untuk wilayah konflik lainnya di Lebanon.
Selama periode dua bulan ini, Washington dan Teheran akan duduk bersama guna memulai negosiasi yang lebih mendalam mengenai pembatasan program nuklir.
Terkait isu sensitif nuklir, Iran disebut telah berkomitmen secara tertulis untuk tidak mengejar atau memproduksi senjata pemusnah massal.
Teheran juga disebutkan telah setuju untuk menyelesaikan perkara penumpukan cadangan uranium yang diperkaya milik mereka.
Menariknya, Trump dilaporkan telah menyetujui salah satu opsi damai yang diajukan.
Opsi itu adalah Iran diperbolehkan melakukan proses pengenceran uranium tingkat tinggi langsung di dalam negerinya sendiri.
Namun, proses sensitif ini harus berada di bawah pengawasan ketat dan inspeksi langsung oleh tim Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di bawah PBB.
Langkah kooperatif Iran ini akan diganjar dengan pelonggaran sanksi ekonomi oleh AS secara bertahap.
Gedung Putih bersedia memberikan dispensasi sanksi sementara yang memungkinkan Iran untuk kembali mengekspor minyak bumi mereka ke pasar global selama masa transisi 60 hari.
Di tengah isu kesepakatan damai yang telah rampung tersebut, Trump juga telah membatalkan serangannya terhadap Iran.
Ia mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran terus berjalan dengan pimpinan tertinggi negara itu.
Baca juga: AS dan Iran Disebut Siap Teken Perjanjian Islamabad, Pesawat Militer AS Bergerak ke Eropa
Pengumuman itu datang hanya beberapa jam setelah ia kembali mengancam akan menyerang Iran "dengan sangat keras".
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa serangan dan pemboman yang sebelumnya telah dijadwalkan dibatalkan karena adanya kemajuan dalam perundingan damai.
Menurut Trump, sejumlah poin penting dalam kesepakatan telah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk AS, Israel, Arab Saudi, dan beberapa negara kawasan lainnya.
Namun hingga kini pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi mengenai adanya kesepakatan tersebut.
Melansir RT, meski membatalkan operasi militer baru, Trump menegaskan bahwa blokade angkatan laut yang dipimpin AS terhadap sejumlah pelabuhan Iran di kawasan Selat Hormuz akan tetap diberlakukan.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan tekanan terhadap Teheran selama proses negosiasi berlangsung.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, memperingatkan bahwa kebijakan yang gegabah dapat mengguncang pasar energi global dan berpotensi menyeret kawasan ke dalam konflik berkepanjangan.
Perundingan antara kedua negara sebenarnya telah mengalami kebuntuan selama beberapa pekan terakhir.
Iran dan AS saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata serta tidak menunjukkan itikad baik dalam proses diplomasi.
Situasi semakin rumit setelah Iran mengancam menghentikan pembicaraan damai akibat berlanjutnya serangan Israel terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon.
Teheran menegaskan bahwa salah satu syarat utama tercapainya kesepakatan damai adalah penghentian seluruh aksi militer di berbagai front konflik, termasuk di Lebanon.
Sementara itu, pemerintah Israel tetap mempertahankan sikap keras terhadap program nuklir Iran.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
Iran sendiri terus menyatakan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai.
(Tribunnews.com/Whiesa)
