TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026 termasuk di sebagaian wilayah Nusa Tenggara Timur.

BMKG meminta seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, (10/6/2026), mengungkapkan bahwa puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. 

Baca juga: BMKG Sebut Sebagian Wilayah Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau dan Periode Peralihan Musim

Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur.
 
Pada Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Baca juga: BMKG Ingatkan Bahaya Angin Kencang Kering di NTT, Dapat Memicu Karhutla

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. 

Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” ungkap Ardhasena.

Menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan petani menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. 

Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. 

BMKG/Tribun Flores