TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek pada Jumat (12/06/2026) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mulai dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Gedung DPR RI.

Aksi yang mengusung tema "Menuju Indonesia Bangkrut" ini membawa sejumlah tuntutan kuat, mulai dari penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian pemborosan APBN, hingga kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Gerakan ini juga mendapat dukungan moril yang kuat dari kelompok pendukung Sida yang menyuarakan keresahan serupa terhadap kondisi nasional.

Merespons situasi tersebut, Muhammad Hafiz (21), seorang mahasiswa Universitas Pakuan yang turut mengamati jalannya aksi, mengungkapkan bahwa gejolak hari ini merupakan puncak dari akumulasi keresahan kelompok sipil.

"Sebenarnya motifnya banyak ya. Yang pertama dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini akumulasi kekecewaan, kumpulan kekecewaan para mahasiswa dan masyarakat yang memang terjadi di akhir-akhir ini, seperti anjloknya nilai rupiah, lalu kenaikan harga BBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya," ujar Hafiz kepada TribunnewsBogor.

Dari sekian banyak persoalan yang ada, Hafiz menekankan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah terhadap ekonomi menjadi isu yang paling membuatnya resah karena berdampak domino pada sektor energi.

Ia mengkhawatirkan rumor kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang sempat mencuat di beberapa wilayah justru akan ikut menyeret kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite ke depannya.

Selain masalah ekonomi makro, Hafiz mendesak adanya evaluasi substantif terkait pemborosan APBN serta transparansi dalam program BLT Mitigasi (BLT-MBG).

Ia bahkan secara spesifik menyinggung adanya isu keterlibatan nama-nama besar di luar tersangka yang sudah ada, seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno, yang disebut-sebut siap menjadi justice collaborator untuk membuka fakta terkait dugaan kasus korupsi di program bantuan tersebut.

Oleh karena itu, ia menuntut respons konkret berupa kebijakan nyata dari Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan, serta para menteri terkait seperti Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

Hafiz menegaskan bahwa pemerintah minimal harus mendengar dan menaungi aspirasi ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang memicu pergolakan lebih lanjut di masyarakat.

Jika tuntutan dan harapan ini tetap diabaikan tanpa ada kebijakan responsif, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konsolidasi akbar yang memicu gerakan unjuk rasa serupa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat dengan massa yang jauh lebih besar serta masif ke depannya.

(Ajeng Kenari/TribunnewsBogor.com)