TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kegiatan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dukungan itu ditandai dengan pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Ruang Tegowangi BKAD Kabupaten Kediri, Jumat (12/6/2026). Kegiatan tersebut ditandai secara simbolis melalui pengalungan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus yang akan bertugas melakukan pendataan di lapangan.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin menyampaikan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan.

Baca juga: Polres Tulungagung Lumpuhkan 2 Pencuri Spesialis Toko Lintas Provinsi, Sempat Beraksi di Ngantru

Menurutnya, sensus ekonomi akan memberikan gambaran utuh dan komprehensif mengenai aktivitas perekonomian masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar yang berkontribusi terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Data yang dihasilkan dari sensus ini diharapkan akan menjadi pondasi dan rujukan paling penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya di tingkat daerah hingga tingkat nasional," jelasnya.

Solikin menjelaskan, pelaksanaan sensus tidak hanya berfokus pada pendataan jumlah unit usaha. Lebih dari itu, kegiatan tersebut juga akan memotret perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh serta memetakan berbagai potensi, peluang dan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan program pembangunan yang lebih efektif, sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.

Solikin menambahkan hasil sensus nantinya akan menjadi instrumen penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, pengembangan investasi, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Solikin juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Integritas dan profesionalitas dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pendataan di lapangan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kediri Bambang Indarto mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sejak sebelum Mei 2026 guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar.

Tahapan yang telah dilakukan meliputi rekrutmen petugas lapangan hingga pelaksanaan pelatihan secara intensif agar seluruh petugas memahami mekanisme pendataan yang akan diterapkan.

"Pelatihan petugas menjadi langkah penting agar mereka memahami pertanyaan yang diajukan, cara pengisian data, hingga penggunaan aplikasi pendataan," jelas Bambang.

Menurut Bambang, sebanyak 1.532 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door to door di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Proses pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Bambang menambahkan seluruh sektor usaha akan menjadi objek pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026, mulai dari sektor perdagangan, industri, jasa, hingga usaha berbasis digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Berbeda dengan sensus sebelumnya, pelaksanaan pendataan kali ini dilakukan secara digital atau paperless menggunakan perangkat elektronik. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat dan cepat.

Baca juga: Ustadz Kondang Rifky Jafar Thalib Minta Doa Usai Santrinya Hilang Terseret Ombak di Blitar

"BPS Kabupaten Kediri menghaturkan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Bupati Kediri beserta seluruh jajaran Pemkab Kediri atas dukungan nyata dalam menyukseskan Sensus Ekonomi," tambahnya.

Bambang berharap seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kediri dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Data yang terkumpul nantinya tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi referensi penting bagi dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam melihat perkembangan ekonomi daerah.

"Data yang akurat akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas dalam melihat perkembangan ekonomi daerah," pungkasnya.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)