TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait wacana pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya setelah menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, keputusan akhir mengenai kebijakan anggaran program tersebut tetap berada di tangan kepala negara.
"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya usai menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, 11 Juni 2026.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum melakukan perhitungan rinci mengenai besaran pengurangan anggaran yang kemungkinan akan diterapkan pada program MBG.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan masih perlu melakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.
Purbaya menyebut masukan dan perhitungan dari BGN akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebutuhan anggaran program tersebut.
"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan anggaran sehingga kebutuhan dana
Program MBG berpotensi berkurang demi meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
Baca juga: Aggaran MBG Bakal Dikurangi, Diprioritaskan Daerah 3T, Menkeu Purbaya: Ikut Keputusan Bapak Presiden
Prasetyo menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah pemangkasan anggaran dalam pengertian umum, melainkan hasil dari evaluasi dan perhitungan ulang terhadap kebutuhan riil program.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional akan menghitung kembali kebutuhan dana secara lebih akurat agar anggaran yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo, sementara anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun atau lebih rendah Rp67 triliun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp335 triliun.
Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di Universitas Indonesia (UI) dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi demonstrasi bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut akan digelar mulai pukul 10.00 WIB dan diikuti 1.500 mahasiswa lintas fakultas di UI. Aksi ini didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, Menkeu Purbaya Sebut Dampak ke Inflasi Minim: Enggak Dipakai Angkutan Barang
Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan, Kamis (11/6/2026).
Ada lima tuntutan utama mahasiswa dalam aksi demo hari ini ke pemerintahan Prabowo Subianto:
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan meminta maaf atas potensi kemacetan lalu lintas yang akan terjadi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, hari ini karena aksi demonstrasi hari ini.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews/ Nitis Hawaroh)
