TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Antrean panjang kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) menjadi pemandangan sehari-hari di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), beberapa hari ini. 

Hal itu terjadi setelah kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang diberlakukan Pemerintah dan Pertamina.

Kondisi itu di antaranya terlihat di SPBU di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (12/6/2026). 

Panjangnya antrean bahkan hampir mendekati jalan raya.

Beberapa warga memilih putar balik meninggalkan pombensin setelah melihat antrean panjang calon pembeli Pertalite. 

Sebagian lainnya memilih bertahan mengantre sambil menahan udara panas di bawah terik matahari. 

Ada juga yang kemudian beralih menuju area pompa BBM Pertamax.

Taufik menjadi salah satu konsumen yang bertahan untuk mengantre. Ia memilih mengantre lantaran disparitas harga Pertalite dan Pertamax yang tinggi. 

Dengan kondisi ekonomi saat ini, tidak memungkinkan baginya untuk beralih ke Pertamax yang harganya kini naik sekitar Rp4.000 per liter.

"Tetap Pertalite meskipun antreannya panjang. In this economy ya, semuanya sekarang udah mulai naik juga. Pendapatannya buat pengeluaran yang lain, karena pengeluaran yang lain pasti naik juga kan, ya sekolah (anak) dan sebagainya," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat bermigrasi ke Pertalite.

Dampaknya, antrean Pertalite menjadi lebih panjang. 

Sebelumnya ia hanya mengantre sekitar empat kendaraan saja ketika mengisi Pertalite di siang hari. 

Namun kini, panjang antrean sudah dua kali lipat.

Ia pun kecewa dengan kenaikan harga Pertamax karena akan memengaruhi Pertalite.

Bukan cuma perkara menyebabkan antrean panjang di jalur pembelian Pertalite, namun juga dikhawatirkan ada kelangkaan stoknya. 

Sebagai warga Bantul yang bekerja di Kota Yogyakarta, biaya operasionalnya juga akan meningkat seiring kenaikan Pertamax.

Keputusan untuk mengantre juga diambil oleh Bowo. 

Sebelumnya ia menggunakan Pertamax, namun sejak kenaikan harga itu ia beralih ke Pertalite. 

Ia memilih mengantre panjang dan mengisi penuh tangki motornya.

"Tadinya pakai Pertamax, tetapi naiknya banyak banget, akhirnya ya beralih ke Pertalite. Antre panjang nggak apa-apa, langsung beli 10 liter, full tank," terangnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Mahasiswa di Jakarta Usung Lima Tuntutan untuk Pemerintah

Pengeluaran naik

Pemandangan serupa juga dijumpai di SPBU Pertamina Jalan Bibis Raya, Jetis, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 

Puluhan kendaraan roda dua tampak memadati area SPBU demi mendapatkan BBM jenis Pertalite, hingga menciptakan antrean yang mengular cukup panjang hingga ke area pintu masuk.

Arif, warga yang ikut mengantre, mengaku kini harus merelakan waktunya untuk menunggu giliran, sesuatu yang sebelumnya kerap ia hindari. 

Dahulu, ia bakal segera pindah ke jalur Pertamax apabila antrean Pertalite terlihat panjang. 

Namun kini, setelah kenaikan harga itu, ia mau tak mau harus ikut dalam antrean panjang untuk membeli Pertalite.

"Tadi saya sempat hitung dengan kondisi antrean panjang yang mengular seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengantre dari belakang sampai ke pengisian BBM itu sekitar 15-20 menit," ungkap Arif.

Adi, warga lainnya yang turut mengantre, mengeluh bahwa lonjakan harga Pertamax sangat memengaruhi pos pengeluaran bulanannya. 

Oleh karena itu, ia menitipkan harapan besar kepada pihak berwenang agar pasokan BBM bersubsidi tetap terjaga di tengah fenomena migrasi konsumen ini.

"Selisih harga yang sangat jauh itu sangat membebani biaya operasional harian, apalagi untuk warga pekerja dengan mobilitas tinggi. Kalau memaksakan diri tetap memakai Pertamax di harga lebih dari Rp16.000, pengeluaran sehari-hari pasti akan terganggu. Solusi satu-satunya ya kembali beralih penuh menggunakan Pertalite dan ikut antrean. Dengan selisih harga sejauh ini, pasti antrean akan semakin panjang karena banyak warga yang beralih," tutur Adi menegaskan.

Efek domino

Kekhawatiran publik saat ini atas kenaikan harga BBM adalah efek dominonya ke sektor lain. 

Banyak pihak menilai, bukan tidak mungkin kondisi itu akan berimbas ke kenaikan harga BBM bersubsidi, yang pada gilirannya juga akan mengerek tarif transportasi dan harga sembako.

Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Gadjah Mada, Mesa, menyebut kenaikan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 merupakan "lingkaran setan" kebijakan yang “sangat estetik”. 

Mesa mengatakan kenaikan harga Pertamax akan mendorong migrasi ke Pertalite. 

Ketika konsumsi Pertalite meningkat dan subsidi membengkak, harga Pertalite akan turut dinaikkan.

"Kita sedang diajak menikmati ‘lingkaran setan’ kebijakan yang ‘sangat estetik’. 

Sebuah siklus komedi putar yang menganggap efek domino berupa ongkos transportasi mahal dan harga sembako naik hanyalah bonus tantangan hidup bagi rakyat jelata. 

Padahal, kenyataannya BBM kembali naik, leher rakyat makin tercekik demi membiayai lingkaran setan yang diciptakan sendiri," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat.

Ia melanjutkan, rakyat dipaksa mandiri menghadapi inflasi. 

Rakyat pun diminta maklum karena anggaran besar negara sedang diprioritaskan untuk program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih. 

"Kita akhirnya harus menyaksikan bahwa janji manis tak lagi menarik saat disandingkan dengan realita dompet kelas pekerja yang kian mengempis demi rentetan proyek masa depan, membuat nasib kita semakin pelik," lanjutnya.

Ia juga menyoroti soal penghematan anggaran yang dimulai dari pemotongan subsidi publik. Sayangnya efisiensi tersebut tidak sejalan dengan alokasi belanja yang besar. 

Baginya, fungsi proteksi negara resmi hilang berganti menjadi perayaan ironi. 

"Ini adalah sebuah anomali kebijakan yang membuat mahasiswa dan masyarakat sipil wajib mempertanyakan hal mendasar. Jika seluruh beban pembangunan telah dialihkan ke pundak rakyat, lantas BBM ini naik demi efisiensi atau kita yang sedang dipaksa membiayai ambisi?" imbuhnya.

Menyikapi kondisi saat ini dan kenaikan harga BBM, SEMA UGM bakal turun ke jalan untuk bersuara. 

Mereka akan mengikuti agenda kolektif, salah satunya “Rakyat Memanggil” bersama dengan Forum Cik Di Tiro, yang rencananya akan dilaksanakan Sabtu (13/6) ini.

"Sejauh ini kami mengikuti agenda kolektif. Sore ini ada konsolidasi internal mahasiswa UGM untuk membahas itu (aksi), pun untuk mengkoordinir rencana aksi esok yang telah disepakati FCD (Forum Cik Di Tiro) di Gejayan," katanya.

Biaya hidup

Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Diaz Habibie Rahman, mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak bisa dilihat secara sempit. 

Kendati dikonsumsi masyarakat kelas menengah atas, kenaikan harga Pertamax memberikan efek domino bagi ekonomi masyarakat.

"Dalam perspektif ekonomi, dampaknya nggak hanya berhenti pada konsumenn Pertamax. Pertamax masuk dalam input aktivitas ekonomi. Ketika Pertamax naik, operasional perusahaan, jasa transprotasi distribusi akan ikut meningkat. Pada akhirnya kenaikan tersebut berpengaruh kepada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang tidak mengisi Pertamax pun dapat merasakan dampaknya. Lewat kenaikan biaya hidup yaitu inflasi," katanya.

Di sisi lain, pihaknya memahami alasan pemerintah menaikkan harga Pertamax. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara. 

Namun, kesehatan fiskal tidak boleh dicapai dengan mengabaikan daya beli masyarakat. 

Ia pun mempertanyakan desain di balik keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax, khususnya terkait efek domino kenaikan harga terhadap inflasi. 

Selain itu, ia juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan penguatan transportasi publik hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu memastikan sistem perpajakan yang efektif, salah satunya dengan pajak orang kaya.

"Setiap kebijakan ekonomi selalu mengandung konsekuensi, tapi yang jadi persoalan siapa yang menanggung konsekuensi tersebut. Jangan sampai penyesuaian fiskal ini lebih banyak dibebankan kepada masyarakat umum, kelas bawah, sementara upaya memperluas wajib pajak terus meningkatkan kepatuhan, dan efisiensi belaja negara belum dilakukan dengan optimal," terangnya.

Diaz menyebut selama ini efisiensi belanja negara belum optimal, seperti program MBG dan KDMP. 

Sebagai organisasi mahasiswa, DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengawal kebijakan publik, agar setiap keputusan pemerintah tidak berorientasi pada stabilitasas ekonomi makro tetapi juga prinsip keadilan sosial.

"Karena keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dari fiskal sehat, tetapi sejauh mana menjaga kesejahteraan dan daya beli rakyat. Intinya jangan sampai menjadi beban masyarakat," imbuhnya. (maw/han)