Desak Turunkan Harga BBM hingga Prabowo-Gibran Mundur, Mahasiswa Banyumas Siapkan Aksi Besar Bawa 5 Tuntutan

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO -  Mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan "Banyumas Raya Marah" menggelar konsolidasi menjelang aksi dengan membawa 5 tuntutan utama. 

Dalam konsolidasi tersebut, mereka menyoroti berbagai persoalan nasional mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, mahalnya kebutuhan pokok, hingga sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Yoga Dwi Yuwono, mengatakan konsolidasi dilakukan menyatukan sikap dan pandangan mahasiswa bersama masyarakat. 

"Di konsolidasi ini kami akan menyatukan pandangan dan kekuatan bersama," kata Yoga. Yoga yang juga menjabat Presiden Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (PTMAI) wilayah Jawa Tengah-DIY menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi paradoks.

Baca juga: Demo di Semarang dan Solo, Panjat Gerbang hingga Blokir Jalan: Peringatan Darurat Indonesia Sekarat

Di satu sisi, pemerintah terus menyampaikan optimisme melalui berbagai indikator makroekonomi dan agenda pembangunan nasional.

Namun di sisi lain, masyarakat justru menghadapi kenyataan hidup yang semakin berat akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok.

Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.

Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat, harga bahan baku naik, biaya produksi bertambah, dan pada akhirnya masyarakat harus membayar harga yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin diperparah dengan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen.

Ia menilai dampak kenaikan harga energi tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap biaya distribusi barang dan harga kebutuhan pokok.

"Kenaikan harga energi tidak pernah berhenti pada satu kelompok pengguna.

Ketika biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang ikut naik. 

Ketika distribusi naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong. Pada akhirnya beban tersebut bermuara pada rakyat," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (13/6/2026). 

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat desa yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap BBM.

Menurutnya, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM di berbagai wilayah masih bergantung pada pengecer BBM karena lokasi SPBU yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Di saat distribusi BBM bersubsidi semakin diperketat dan penjualan BBM eceran dibatasi, masyarakat justru menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses energi yang menjadi kebutuhan dasar.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat konsolidasi, pada Jumat (12/6/2026) malam, massa yang mengatasnamakan "Banyumas Raya Marah" menyebut keresahan masyarakat saat ini semakin nyata.

Mereka menilai pemerintah pusat belum memberikan respons yang memadai terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas untuk hadir serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dalam aksi yang akan digelar.

Massa menilai kepala daerah dan anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyampaikan keresahan rakyat kepada pemerintah pusat.

Mereka juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berlindung di balik alasan hari libur untuk tidak merespons tuntutan masyarakat.

Sebab krisis yang dirasakan rakyat hari ini tidak mengenal hari libur.

"Sudah menjadi kewajiban moral dan politik bagi wakil rakyat untuk merespons apa yang dituntut masyarakat," demikian isi pernyataan sikap yang dibacakan dalam konsolidasi.

Dalam forum tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama yang akan dibawa dalam gerakan mereka.

1. Pertama, menghentikan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pelayanan publik serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Kedua, menstabilkan dan menurunkan harga barang kebutuhan pokok serta harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.

3. Ketiga, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dievaluasi.

4. Keempat, menolak praktik militerisme dan menegakkan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain menyampaikan tuntutan, massa juga menyerukan persatuan antara mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal berbagai isu yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

"Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan," teriak massa dalam konsolidasi tersebut.

Yoga menegaskan gerakan yang sedang dibangun tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga mengajak masyarakat luas karena dampak berbagai persoalan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengungkapkan seruan konsolidasi serupa juga mulai muncul di berbagai daerah.

Ia menambahkan, pertanyaan paling penting saat ini bukan sekadar mengenai stabilitas angka-angka ekonomi nasional, melainkan sejauh mana negara hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan hidup akibat meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari.

Pernyataan ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa dan masyarakat Banyumas untuk menyatukan sikap dalam merespons berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat dan siap turun ke jalan. (jti)