BANGKAPOS.COM - Kelanjutan mega proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp268 triliun memasuki babak baru setelah pemerintah resmi memutuskan untuk melakukan pengurangan anggaran.

Merespons hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengamankan keputusan Presiden Prabowo Subianto sembari menanti kalkulasi ulang dari Badan Gizi Nasional.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Daftar 26 Orang di Kasus Korupsi MBG, Ada Nama Nanik S Deyang, Elza Syarief: Sudah Disebut

"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai besaran anggaran yang akan dipangkas dalam program MBG.

Ia memilih untuk tidak memberikan rincian sebelum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.

Menurutnya, publik sebaiknya menunggu keterangan lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai dampak pengurangan anggaran terhadap pelaksanaan program tersebut.

Purbaya menyebut Kepala BGN Nanik S Deyang akan memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai arah kebijakan dan tindak lanjut program MBG setelah adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah.

"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bakal ada pengurangan anggaran MBG.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung anggaran MBG.

"Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo.

Per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun.

Mensesneg menegaskan, pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari Program MBG, yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.

Kelompok-kelompok penerima MBG yang diutamakan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil.

"Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.