WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jundi Al Muhandis, menyebut tidak ada satu pun pejabat pemerintah maupun anggota DPR yang menemui massa aksi mahasiswa saat demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Jundi, para mahasiswa justru menghadapi tindakan represif dari aparat saat berupaya menyampaikan aspirasi.
"Jangankan ada pejabat yang menyambut untuk menerima aspirasi, kami justru mendapat tindakan represif dari sejumlah aparat yang menghadang kami," kata Jundi seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (13/6/2026).
Ia mengaku sejumlah peserta aksi mengalami tindakan kekerasan, mulai dari pemukulan hingga penendangan.
Baca juga: Diduga Penyusup, Polisi Tangkap Dua Pemuda Pembawa Melotov di Aksi Demo Mahasiswa
"Sampai sekarang tidak ada pihak pemerintah, kementerian, pejabat publik maupun anggota DPR yang menerima dan mendengarkan aspirasi kami," ujarnya.
Gelombang demonstrasi mahasiswa sebelumnya berlangsung di sejumlah daerah sebagai respons terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Di Jakarta, massa aksi dari berbagai kampus melakukan long march menuju Bundaran HI.
Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp17.000 per liter.
Selain menuntut penurunan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, mahasiswa juga mendesak pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Baca juga: BEM UI Demo di Bundaran HI Hari Ini, Bawa 5 Tuntutan Termasuk Harga BBM
Aksi serupa turut berlangsung di Solo, Jawa Tengah.
Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo memprotes kenaikan harga BBM serta melemahnya nilai tukar rupiah.
Mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berkontribusi terhadap persoalan ekonomi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi bertajuk "Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat" di depan DPRD Jawa Tengah.
Jundi mengatakan, tuntutan yang disuarakan mahasiswa merupakan cerminan kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi yang dianggap belum berpihak kepada rakyat.
"Apa yang kami sampaikan merupakan representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tata kelola, terutama dalam konteks perekonomian saat ini," katanya.
Ia menegaskan, salah satu tuntutan utama mahasiswa ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.
Sebelumnya, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun kesejahteraan rakyat masih belum merata.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak.
