TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin subsidi jenis Pertalite RON90 bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia.
Hal itu sekaligus menjawab kabar kelangkaan BBM subsidi tersebut beberapa waktu terakhir pasca kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax Series.
Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite.
Baca juga: Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Pertalite Mulai Kosong di Sejumlah SPBU Pulau Jawa
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan, distribusi terhadap Pertalite di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga berjalan normal.
"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal," kata Roberth, Sabtu (13/6/2026).
Tak cukup di situ, Roberth juga menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui seluruh dukungan infrastruktur seperti terminal BBM, lembaga penyalur, armada distribusi, hingga sistem monitoring yang terintegrasi.
Langkah ini dilakukan kata Roberth, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ucap Roberth.
Dia menyatakan, dengan adanya dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan.
Pertamina juga kata dia, terus berupaya melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal," kata Roberth.
"Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga," lanjutnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga dipastikan Roberth, menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Dia meminta kepada seluruh pelanggan untuk bijak dalam menggunakan energi dengan membelinya sesuai kebutuhan dan jenis kendaraan yang digunakan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk Bijak menggunakan Energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan," ucapnya.
"Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga," tandas Roberth.
Baca juga: Pertalite Diburu Imbas Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Antisipasi Kelangkaan, Antrean Mengular
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green jadi konsekuensi dampak konflik global yang tak lagi bisa ditahan oleh pemerintah.
Fahmy mengatakan, pada dasarnya kenaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar, di mana negara - negara lain sudah lebih dahulu menaikkan harga.
Diketahui pemerintah melalui Pertamina resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM mulai Rabu, 10 Juni 2026.
BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat.
Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga sulit dihindari.
"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujarnya.
Di sisi lain ia melihat kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN.
Meski demikian, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Fahmy mengingatkan bahwa disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.
