BANGKAPOS.COM -- Kasus korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) membuat Presiden Prabowo Subianto didesak untuk menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Muncul narasi yang menyebut jika Prabowo menghentikan MBG setelah hampir semua pimpinan BGN menjadi tersangka korupsi.
"MBG Resmi Dihapus Prabowo. Ribuan SPPG Terancam Gulung Tikar. Purbaya Ganti MBG dengan Uang Tunai. BGN Sampai Pucat! Terancam Diseret KPK," bunyi salah satu unggahan pada Rabu (3/6/2026).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Kepala BGN sebagai tersangka.
Sementara itu, Presiden Prabowo memutuskan mengurangi anggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun keputusan tersebut muncul sebelum adanya desakan mahasiswa untuk mengentikan MBG.
Baca juga: Sosok dan Peran Andri Mulyono, Komisaris PT YAT Tersangka Baru Korupsi MBG, Modus Mark Up Harga
Terkait hal ini, Menkeu Purbaya mengatakan akan mengikuti apapun keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya saja, terkait besaran pengurangan anggarannya, Purbaya belum bisa berkomentar.
Dia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengenai program MBG usai anggaran dikurangi.
"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bakal ada pengurangan anggaran MBG.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung anggaran MBG.
"Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo.
Mensesneg menegaskan, pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari Program MBG, yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.
Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.
"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.
Kelompok-kelompok penerima MBG yang diutamakan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil.
"Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.
Disisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Baca juga: Sosok AKBP Adri Desas Furyanto, Polisi Sebut Mahasiswa Pendemo Keras Kepala: Memaksakan Kehendak
Aksi demonstrasi bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut akan digelar mulai pukul 10.00 WIB dan diikuti 1.500 mahasiswa lintas fakultas di UI.
Aksi ini didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.
Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan, Kamis (11/6/2026).
Ada lima tuntutan utama mahasiswa dalam aksi demo hari ini ke pemerintahan Prabowo Subianto:
(Bangkapos.com/Tribun-Medan.com/Kompas.com)
