TRIBUNTRENDS.COM - Aksi unjuk rasa kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Demo kali ini merupakan bentuk kegusaran publik akan sederet kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Fenomena di negeri ini membuat masyarakat semakin jengah dengan pemerintah.
Mereka dianggap hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat sengsaranya kehidupan rakyat.
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan protes mereka.
Aksi ini juga akan terjadi di Yogyakarta.
Aliansi Rakyat Memanggil berencana menggelar aksi pada Sabtu (13/6/2026) di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Baca juga: Imbas Harga Pertamax Naik, Pemkot Yogyakarta Sesuaikan Anggaran, Wawalkot Sarankan Mobil Listrik
Aksi siang hari ini digelar sebagai respons atas kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta meningkatnya harga BBM non-subsidi.
Situasi ini menambah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Juru bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak kekurangan slogan maupun pertunjukan politik yang bersifat seremonial.
Ia menilai, yang semakin sulit ditemukan justru kejujuran dan kepedulian para penguasa terhadap realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, penyempitan ruang kebebasan sipil, serta kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat, pemerintah justru terus mendorong proyek-proyek besar yang dinilai rawan korupsi, sentralisasi kekuasaan, dan pemborosan anggaran.
Menurutnya, inflasi pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, dan bawang merah.
“Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman. Pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis hingga warga biasa yang menyampaikan keberatan sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau kepentingan asing. Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan,” tegas Marsinah.
Boengkoes yang juga juru bicara aliansi, menambahkan, jejak digital Presiden Prabowo di media sosial belakangan kembali beredar luas.
Hal ini menjadi pengingat kembali bagi publik, bagaimana dulu ia keras mengkritik berbagai praktik pemerintahan lewat ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, hingga lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat.
"Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan. Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme," urainya.
Boengkoes percaya bahwa mengingat bukanlah tindakan subversif. Sebab mengingat adalah tanggung jawab warga negara.
"Kami ingat janji-janji yang pernah diucapkan. Kami ingat bahwa demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk bersuara, bukan menuntut rakyat untuk diam," ucap dia.
Dalam aksi yang akan digelar sore nanti, ada 8 tuntutan yang ingin disampaikan oleh Aliansi Rakyat Memanggil terhadap pemerintah.
Mereka menuntut diberhentikannya program MBG hingga meminta kesejahteraan ekonomi rakyat.
Mereka juga meminta diturunkannya harga BBM jenis Pertalite.
Berikut 8 tuntutan dari Aliansi Rakyat Memanggil kepada Pemerintah"
1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.
4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
7. Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.
8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
(TribunTrends/Ninda)
