TRIBUNPEKANBAUR.COM - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menilai mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI semestinya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penolakan terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026 tidak hanya berlangsung di Jakarta. Gelombang protes turut meluas ke berbagai daerah.
Sejumlah kota seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya juga menjadi lokasi aksi demonstrasi yang digerakkan oleh kalangan mahasiswa bersama berbagai kelompok masyarakat.
Menurut Qodari, Prabowo telah berusaha untuk mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahasiswa yang berdemo itu salah satunya menuntut agar Pemerintah berhenti melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program yang dinilai terlalu menghamburkan anggaran.
Qodari pun menegaskan, sejatinya Prabowo saat ini justru sedang berusaha untuk mencegah kebocoran APBN yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang mencapai sekitar Rp15.000 triliun.
Salah satunya adalah dengan membentuk badan ekspor satu pintu atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang bertujuan untuk mencegah kebocoran APBN.
Oleh karena itu, Qodari menilai langkah Prabowo tersebut seharusnya mendapat dukungan dari para aktivis mahasiswa.
Baca juga: VIRAL Video 4 ASN di Jambi Heboh Pamer Gaji ke-13: Minta Maaf, Jelaskan Maksud Kontennya
Baca juga: Berawal dari Pesantren, Pemuda Jalin Asmara dengan Perempuan Lebih Tua: Hubungan Berakhir Tragis
"Selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu," paparnya, Sabtu (13/6/2026), dikutip dari YouTube CNN Indonesia.
Sebab, kekayaan alam yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima melawan kebocoran. Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," tegasnya.
Qodari juga menyampaikan bahwa Prabowo saat ini justru melakukan penghematan di berbagai sektor.
"Mengenai tuntutan pertama misalnya pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor ya kan," ucapnya.
"Di awal sekali pemerintahan Pak Prabowo melakukan penghematan yang tidak urgent, tidak esensial itu distop, sehingga pada waktu itu bisa dihemat sekitar Rp300 triliun," sambung Qodari.
Oleh karena itu, Qodari menyampaikan bahwa Prabowo merupakan figur yang berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, melalui pembentukan badan ekspor satu pintu atau PT DSI yang bertujuan untuk mencegah kebocoran APBN itu.
Demo mahasiswa ini dipicu karena kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp17.000.
Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Mahasiswa di Jakarta melakukan long march dari berbagai titik menuju bundaran HI, mereka mendesak pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menuntut perbaikan ekonomi.
Kemudian mahasiswa di Solo, Jawa Tengah, juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo. Mereka memprotes kenaikan harga BBM yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Selain itu, mahasiswa di Solo juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal MBG.
Sementara mahasiswa di Semarang dari BEM Universitas Diponegoro (Undip) menyasar DPRD Jateng sebagai titik aksi "Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat".
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yakni di antaranya:
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas turut menyoroti cara Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kritik mahasiswa yang menyampaikan tuntutannya dalam demo di Jakarta pada Jumat kemarin.
Fernando tidak yakin pemerintah akan mengabulkan lima tuntutan mahasiswa.
Hal tersebut, disampaikan Fernando saat wawancara bersama Tribunnews pada Jumat (12/6/2026),
"Kalau saya lihat dari lima tuntutan itu ya, satu pun gak akan ada yang direspons. Karena, Pak Prabowo ini sepertinya bebal sekali terkait dengan kritik-kritik dari masyarakat," kata Nando, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Tribunnews, Sabtu (13/6/2026).
Fernando pun memperingatkan, adanya potensi aksi yang lebih besar berpotensi terjadi jika pemerintah tidak merespons tuntutan mahasiswa.
Meski begitu, Fernando menilai, Presiden masih bisa melakukan perubahan. Sebab, menurutnya, tidak ada salahnya seorang presiden meminta maaf.
