TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Program Operasional Pengelolaan Bersama Masyarakat (OPBM) yang digagas Pemerintah Kota Jambi dinilai sebagai langkah positif untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah menahun di Kota Jambi.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait sosialisasi dan kesiapan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam diskusi penanganan sampah yang digelar Pemerintah Kota Jambi bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis LSM, wartawan, hingga masyarakat umum, Sabtu (13/6/2026).

Mayoritas peserta diskusi menilai konsep OPBM cukup baik dan berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi penumpukan sampah di Kota Jambi. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu cepat sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Salah seorang peserta diskusi, Wahyudi, mengatakan persoalan utama dalam program tersebut adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program dijalankan.

Menurutnya, banyak warga yang belum memahami mekanisme OPBM, sementara sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah lebih dahulu ditutup.

"Kenapa TPS dihancurkan dahulu baru program berjalan? Seharusnya masyarakat diberi pemahaman terlebih dahulu sehingga tidak bingung," ujarnya.

Wahyudi mengaku banyak menerima keluhan dari warga di lingkungan tempat tinggalnya terkait kesulitan membuang sampah setelah TPS di sekitar mereka ditutup.

Saat dijelaskan mengenai program OPBM, sebagian warga juga mempertanyakan adanya iuran yang harus dibayarkan.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi depo sampah yang disediakan pemerintah sebagai alternatif tempat pembuangan sampah.

"Masyarakat banyak yang tidak tahu depo itu ada di mana. Akhirnya mereka bingung harus membuang sampah ke mana," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Kota Jambi, H Suparyono, meminta Pemerintah Kota Jambi memasang petunjuk arah menuju depo sampah di setiap kecamatan.

Menurutnya, keberadaan papan petunjuk sangat penting agar masyarakat yang ingin membuang sampah secara mandiri tidak kesulitan menemukan lokasi depo.

Ia menjelaskan, program serupa sebenarnya telah lama diterapkan di lingkungan RT yang dipimpinnya dan mendapat dukungan dari sebagian besar warga.

Meski demikian, masih ada warga yang memilih tidak mengikuti program tersebut dan ada pula yang tidak mampu membayar iuran.

"Bagi warga yang tidak mampu membayar, kami lakukan subsidi. Sedangkan yang tidak ingin ikut program bisa membuang sampah langsung ke depo yang tersedia," ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana, menjelaskan bahwa TPS yang ditutup merupakan lokasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat sekitar serta berada di kawasan jalan protokol.

Menurutnya, TPS yang masih berada di lingkungan permukiman tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

"TPS yang masih beroperasi sekitar 400-an. Jadi masyarakat masih bisa membuang sampah ke TPS tersebut atau langsung ke depo bagi yang belum mengikuti program OPBM," kata Maulana.

Ia menegaskan, penutupan TPS saat ini diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dinilai mendesak, seperti TPS yang berada di depan sekolah, kampus, maupun fasilitas publik lainnya.

Terkait besaran iuran OPBM, Maulana mengatakan nominalnya ditentukan melalui musyawarah masyarakat di tingkat lingkungan masing-masing.

Menurutnya, sistem subsidi silang juga akan diterapkan sehingga warga yang tidak mampu tetap dapat memperoleh layanan pengangkutan sampah.

"Kalau ada yang tidak bisa membayar akan disubsidi silang. Prinsipnya tidak ada masyarakat yang tidak terlayani," ungkapnya.

Diskusi tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai kritik dan masukan yang disampaikan peserta. Pemerintah Kota Jambi berharap berbagai saran yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelaksanaan program OPBM ke depan.

(Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi)

Baca juga: Maulana: Pengelolaan Sampah Kota Jambi Perlu Masukan Bersama, Bukan Sekadar Pro dan Kontra