Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Di tengah arus perubahan global yang kian deras, Nahdlatul Ulama memilih untuk kembali ke akar. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 di Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambakberas, Jombang, pada 12–14 Juni 2026.
Forum tiga hari ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran kebudayaan NU dalam merespons berbagai tantangan global yang terus berkembang.
Muktamar mengusung tema "Kembali ke Akar: Menguatkan Fondasi Kebudayaan NU dalam Krisis Peradaban Global".
Lebih dari sekadar pertemuan nostalgia budaya, forum ini mempertemukan kalangan akademisi, budayawan, ulama, peneliti, hingga aktivis dari berbagai penjuru Indonesia untuk merumuskan gagasan strategis terkait masa depan bangsa dan peradaban.
Ketua Panitia Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026, Suwasis atau Ki Wasis, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas warisan budaya masa lalu, tetapi juga merespons persoalan kontemporer yang dihadapi dunia saat ini.
Menurutnya, berbagai krisis global seperti krisis identitas, ketegangan geopolitik, kerusakan lingkungan, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat membutuhkan pendekatan kebudayaan yang serius dan terukur.
"Berbagai krisis yang terjadi saat ini membutuhkan respons kebudayaan yang serius dan terukur. Karena itu, kami mencoba menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan nilai-nilai pesantren dengan tantangan zaman," ucapnya dalam keterangan yang dikutip Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: Ngaji Sejarah Desa Dinilai Penting di Era Digital, Lesbumi NU Gresik : Pemeliharaan Jati Diri
Dalam pelaksanaannya, Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 membagi pembahasan ke dalam empat komisi utama yang fokus pada isu-isu berbeda namun saling berkaitan.
Komisi Khittah membahas penguatan kembali prinsip dasar Nahdlatul Ulama, termasuk posisi agama dalam kehidupan berbangsa serta upaya menjaga independensi moral organisasi di tengah perubahan sosial dan politik.
Komisi Geopolitik menyoroti relevansi Resolusi Jihad dalam konteks kekinian. Jika dahulu menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, kini nilai tersebut dikaji dalam menghadapi tantangan modern seperti perang siber, persaingan ekonomi global, dan kontestasi budaya.
Sementara itu, Komisi Ekologi dan Organisasi membahas isu lingkungan hidup, termasuk evaluasi kebijakan terkait aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Diskusi ini juga menyoroti dinamika kebijakan organisasi pada periode kepengurusan saat ini.
"Forum ini berupaya mencari titik temu yang etis dan berkeadilan melalui pandangan para akademisi, aktivis lingkungan, dan pengurus organisasi," kata Ki Wasis.
Komisi Aswaja an-Nahdliyyah dan Emerging Technology menjadi ruang diskusi tentang hubungan antara tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah dengan perkembangan teknologi modern.
Pembahasan difokuskan pada bagaimana tradisi intelektual Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam dunia sains serta inovasi tanpa meninggalkan akar nilai yang menjadi identitasnya.
Selain sidang komisi, forum ini juga menghadirkan diskusi panel nasional yang diikuti sejumlah tokoh, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, KH Abdul Mun’im DZ, peneliti Muhammad Faisal, serta ekonom Bhima Yudhistira Adhinegara.
Dari hasil muktamar ini, panitia menargetkan lahir sejumlah dokumen penting sebagai rekomendasi kebijakan dan pemikiran, antara lain Manuskrip Kebudayaan 2026, Manifesto “Kembali ke Akar”, hingga Buku Putih Pemikiran.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat peran Nahdlatul Ulama sebagai penjaga nilai moral dan kebudayaan di tengah arus perubahan global.
Ki Wasis menegaskan bahwa NU ingin terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan akar nilai yang menjadi identitasnya.
"Kita ingin terus berkembang mengikuti zaman, namun tetap berpijak kuat pada nilai dan akar budaya yang menjadi identitas kita," pungkasnya.
Selain agenda sidang, panitia juga membuka ruang partisipasi publik melalui pameran manuskrip dan literatur kuno, pemutaran film karya Usmar Ismail, hingga bazar UMKM yang dapat diakses masyarakat umum.
Kegiatan ini menjadi upaya untuk memperluas jangkauan muktamar agar tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang interaksi budaya yang lebih terbuka bagi masyarakat luas.
