BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 112 ribu data masyarakat di Kota Pangkalpinang bakal diverifikasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang mulai berjalan sejak Senin (15/6/2026).

Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan disiapkan mendatangi rumah warga hingga sore atau malam hari demi memastikan seluruh pendataan berjalan maksimal.

Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan pola pendataan dilakukan secara fleksibel menyesuaikan aktivitas masyarakat. Hal itu dilakukan agar warga tetap bisa ditemui tanpa mengganggu pekerjaan atau rutinitas harian mereka.

"Kalau masyarakat lebih mudah ditemui sore hari, petugas akan datang sore. Biasanya petugas juga membuat janji terlebih dahulu dengan warga," ujar Dewi usai pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Senin (15/6/2026).

Menurut Dewi, BPS menargetkan cakupan pendataan mencapai 100 persen agar basis data sosial ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang menjadi lebih lengkap dibanding pembaruan data sebelumnya.

Ia menjelaskan, data yang diverifikasi tidak hanya rumah tangga, tetapi juga mencakup bangunan usaha hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Pangkalpinang.

"Harapannya melalui Sensus Ekonomi 2026 ini kita memiliki database yang lebih lengkap," katanya.

Untuk mempercepat pendataan, BPS telah membagi wilayah kerja petugas berdasarkan sekitar 700 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan sub-SLS di Kota Pangkalpinang.

Sebelum turun ke lapangan, para petugas juga telah menjalani pelatihan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga pengurus RT dan RW.

"Petugas sudah menyisir wilayah kerjanya masing-masing dan berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan sampai kecamatan," ujarnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, setiap petugas ditargetkan mampu mendata sekitar 15 keluarga. Namun, target tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Selain mengejar cakupan penuh, BPS juga memastikan kualitas data tetap terjaga melalui pengawasan berjenjang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan pendataan.

Dewi mengakui potensi human error tetap ada, namun menurutnya BPS memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan sensus dan survei sehingga sistem pengawasan dibuat berlapis.

"Kami punya monitoring berjenjang, mulai dari pengawas lapangan hingga koordinator pengawas. Kalau ada data yang tidak sesuai atau tidak wajar bisa langsung dicek dan diverifikasi," jelasnya.

Tak hanya itu, sistem digital juga memungkinkan hasil pendataan dipantau langsung dari kantor BPS sehingga proses verifikasi bisa dilakukan lebih cepat.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)