BANJARMASINPOST .CO.ID, BANJARMASIN– Hari ini Senin 15 Juni 2026, mahasiswa di Kalsel juga melakukan aksi demonstrasi layaknya di kota lain seluruh Indonesia.
Beragam tuntutan dalam demo berlangsung di depan Gedung DPRD Kalsel jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Pengamanan ketat dilakukan pihak kepolisian menghalau aksi demo dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel.
Masalah kenaikan harga BBM juga menjadi salah satu poin yang diminta mahasiswa pemerintah harus menyelesaikan masalah ini.
Baca juga: Ketagihan Judi Online, Pemuda di Kaltara Nekat Bobol Mobile Banking Bos hingga Belasan Juta
Baca juga: MUI Kalsel Gelar Mukerda dan Dialog Kebangsaan, Menghadirkan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Wamenko
Menyusul aksi unjuk rasa di sejumlah kota yang digelar mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan memastikan akan menggelar aksi serupa Senin (15/6), hari ini.
Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil bakal turun dalam aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Siring Patung Bekantan pada pukul 13.00 Wita sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Kalsel, atau Rumah Banjar.
“Ada sekitar 500 massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang bakal turun ke jalan,” kata Koordinator Pusat BEM se-Kalsel, M Irfan Naufal, Minggu (14/6).
Irfan menegaskan, mereka tidak hanya akan menyampaikan aspirasi melalui orasi, tetapi juga meminta ruang dialog secara langsung dengan para wakil rakyat.
Massa aksi akan menuntut Ketua DPRD Kalsel serta anggota DPR RI daerah pemilihan Kalsel untuk hadir menemui demonstran.
“Kami ingin tuntutan yang dibawa mahasiswa dapat didengar langsung oleh para pengambil kebijakan. Karena itu kami meminta Ketua DPRD Kalsel dan anggota DPR RI dapil Kalsel hadir dan berdialog,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa empat tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih (KMP).
Kedua, meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri. Sementara tuntutan keempat, mahasiswa meminta pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Irfan menilai sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan saat ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Selain mengangkat isu nasional, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di sektor pendidikan.
Menurutnya, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar akses pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Pada aksi yang mengusung tema “Reformati Indonesia” tersebut, mahasiswa diimbau mengenakan almamater kampus atau pakaian berwarna gelap sebagai bentuk solidaritas.
Baca juga: Sambut 1448 Hijriah, Begini Siasat Hadapi Gempuran Perang Pemikiran Modern Menurut Ustadz Sarbani
Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (15/6/2026), memasang sebuah poster berukuran besar berisi evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam poster yang dipasang di pagar DPRD Kalsel tersebut, mahasiswa memberikan predikat “Tidak Lulus” terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Poster menyerupai lembar rapor itu memuat sejumlah indikator penilaian yang dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan, lingkungan dan infrastruktur, hingga capaian visi pembangunan daerah.
Pada sektor tata kelola pemerintahan, mahasiswa menyoroti pencegahan politik dinasti dan nepotisme, pengelolaan konflik kepentingan, serta transparansi anggaran publik. Ketiga aspek tersebut mendapat penilaian rendah dalam rapor yang dipajang di lokasi aksi.
Sementara pada bidang pelayanan publik dan kesejahteraan, demonstran menilai masih terdapat persoalan dalam pemerataan layanan kesehatan, akses pendidikan dan revitalisasi sekolah, serta upaya penuntasan kemiskinan.
Isu lingkungan menjadi salah satu sorotan utama mahasiswa. Dalam poster tersebut, mereka mengkritisi pengawasan aktivitas pertambangan, penanganan deforestasi dan krisis ekologis, hingga pengelolaan kawasan Pegunungan Meratus.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman. Mereka menilai masih terdapat kesenjangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hingga menjelang sore, poster evaluasi tersebut masih terpasang di depan gedung DPRD Kalsel dan menjadi perhatian peserta aksi maupun masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Lambung Mangkurat. (banjarmasinpost.co.id)
