TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak  Rp140 miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros berhasil terkumpul hingga Mei 2026.

Jumlah tersebut telah mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan tahun ini, yakni Rp347 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang berlangsung di Ruang Marusu Kompleks Kantor Bupati Maros, Senin (15/6/2026).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan pencapaian PAD menunjukkan tren yang positif.

“Semoga bulan depan sudah mencapai 50 persen,” katanya usai rapat.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menilai capaian tersebut sudah berada pada jalur yang tepat atau on the track.

“Ini kan baru Mei. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mencapai 50 persen,” katanya.

Mantan Kadis PU itu menyebut, target pemerintah daerah adalah realisasi PAD pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai minimal 50 persen.

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengumpulkan pendapatan daerah.

“Terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,” ujarnya.

Untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp650 juta.

Namun hingga saat ini realisasinya baru mencapai Rp167 juta atau sekitar 25,80 persen.

Dengan demikian, OPD tersebut masih harus mengejar sekitar Rp482 juta untuk memenuhi target.

Muetazim menjelaskan, sektor pertanian masih memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD.

“Blower itu bisa menjadi sumber pendapatan. Tapi harus dibuatkan rumah penampungan agar debunya tidak keluar dan suara gensetnya tidak mengganggu masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kendala utama yang dihadapi sektor pertanian berasal dari pendapatan sewa Barang Milik Daerah (BMD).

“Banyak alat yang sudah tidak beroperasi lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga masih tertinggal dari target yang ditetapkan.

Dari target PAD sebesar Rp4,3 miliar, realisasi hingga Mei baru mencapai sekitar Rp978 juta atau 22,50 persen.

Artinya, dinas tersebut masih harus mengejar sekitar Rp3,3 miliar hingga akhir tahun.

Ia menyebut rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian pendapatan di sektor tersebut.

“Kemudian ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu pemeliharaan, misalnya ketika banjir masuk air,” imbuhnya.

Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi OPD dengan capaian PAD terbaik.

Dari target Rp100 juta, realisasi yang berhasil dikumpulkan telah mencapai Rp122 juta atau 122 persen.